Berita

(kiri) Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI, Fitra Jusdiman. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

BI Sebut Obligasi Korporasi Masih Rendah, Tertinggal dari Negara Lain

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 15:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank Indonesia (BI) menilai pasar obligasi korporasi di Tanah Air masih tertinggal jauh dibandingkan sejumlah negara di kawasan. 

Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI, Fitra Jusdiman, menyebut porsi obligasi korporasi Indonesia baru menyentuh 2,1 persen dari total pasar obligasi nasional.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Jepang, Korea Selatan, hingga Singapura, di mana obligasi korporasi mendominasi pembiayaan di pasar keuangan.


“Misalkan Jepang, Korea, Singapura, itu bahkan Korea 60 persen nya itu adalah obligasi koorporasi di pasarnya. Singapura juga cukup tinggi, Indonesia baru 2,1 persen. Jadi, ini relatively masih sangat terbatas,” ujar Fitra dalam taklimat media di Gedung BI, pada Jumat 7 November 2025.

Fitra menambahkan, bank sentral di banyak negara juga menerima berbagai jenis obligasi sebagai underlying transaksi repo. Karena itu, BI menilai perlu ada terobosan agar pasar obligasi non-SBN di Indonesia bisa berkembang dan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi korporasi.

“Selama ini kan, karena kita banking system, lebih banyak ke banking, maka banyak lagi pinjaman kepada perbankan. Nah, harapannya, kalau perusahaan juga sudah bisa lebih banyak melakukan obligasi, mereka juga bisa mendapatkan alternatif sumber pinjaman yang lebih variatif dan dengan cost of fund yang juga lebih efisien nantinya,” jelasnya.

Dengan meningkatnya penerbitan obligasi korporasi, kompetisi pendanaan diperkirakan akan meningkat sehingga mendorong industri perbankan ikut melakukan penyesuaian. Imbasnya, efisiensi harga di sistem keuangan domestik bakal semakin baik.

“Mau tak mau, dengan adanya kompetisi dari obligasi korporasi nanti, bank pasti harus melakukan adjustment juga agar aspek pricing dalam sistem finansial kita menjadi lebih efisien,” tandas Fitra.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya