Berita

(kiri) Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI, Fitra Jusdiman. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

BI Sebut Obligasi Korporasi Masih Rendah, Tertinggal dari Negara Lain

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 15:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Bank Indonesia (BI) menilai pasar obligasi korporasi di Tanah Air masih tertinggal jauh dibandingkan sejumlah negara di kawasan. 

Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI, Fitra Jusdiman, menyebut porsi obligasi korporasi Indonesia baru menyentuh 2,1 persen dari total pasar obligasi nasional.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Jepang, Korea Selatan, hingga Singapura, di mana obligasi korporasi mendominasi pembiayaan di pasar keuangan.


“Misalkan Jepang, Korea, Singapura, itu bahkan Korea 60 persen nya itu adalah obligasi koorporasi di pasarnya. Singapura juga cukup tinggi, Indonesia baru 2,1 persen. Jadi, ini relatively masih sangat terbatas,” ujar Fitra dalam taklimat media di Gedung BI, pada Jumat 7 November 2025.

Fitra menambahkan, bank sentral di banyak negara juga menerima berbagai jenis obligasi sebagai underlying transaksi repo. Karena itu, BI menilai perlu ada terobosan agar pasar obligasi non-SBN di Indonesia bisa berkembang dan menjadi sumber pendanaan alternatif bagi korporasi.

“Selama ini kan, karena kita banking system, lebih banyak ke banking, maka banyak lagi pinjaman kepada perbankan. Nah, harapannya, kalau perusahaan juga sudah bisa lebih banyak melakukan obligasi, mereka juga bisa mendapatkan alternatif sumber pinjaman yang lebih variatif dan dengan cost of fund yang juga lebih efisien nantinya,” jelasnya.

Dengan meningkatnya penerbitan obligasi korporasi, kompetisi pendanaan diperkirakan akan meningkat sehingga mendorong industri perbankan ikut melakukan penyesuaian. Imbasnya, efisiensi harga di sistem keuangan domestik bakal semakin baik.

“Mau tak mau, dengan adanya kompetisi dari obligasi korporasi nanti, bank pasti harus melakukan adjustment juga agar aspek pricing dalam sistem finansial kita menjadi lebih efisien,” tandas Fitra.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya