Berita

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDIP Bonnie Triyana/Istimewa

Politik

Legislator PDIP: Pahlawan Sejati Tak Bawa Duka Bagi Rakyatnya

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 14:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penting bagi semua pihak melihat secara utuh fakta sejarah dalam menyikapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Hal itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI sekaligus sejarawan, Bonnie Triyana. 

Menurutnya, pahlawan sejati tak membawa duka bagi rakyatnya. Pemberian gelar pahlawan harus memenuhi syarat yang sempurna dan tanpa 'cacat' sejarah.

Mengutip makna asal dari Bahasa Sanskerta, "pahlawan" berarti orang yang menerima hasil baik dari perbuatannya. Bonnie menekankan kriteria ketat pemberian gelar yang telah ada sejak era Presiden Soekarno, dengan Abdul Muis sebagai pahlawan nasional pertama.


"Salah satu blue tier point, dia tidak boleh pernah terbukti di bidang lain. Dan tidak boleh punya cacat yang bisa membuat nilai-nilai perjuangannya jadi terkurangi. Nah, itu syaratnya sempurna," tegas Bonnie, kepada wartawan di Jakarta, Jumat 7 November 2025. 

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan itu menyebut, Soeharto memang tokoh bangsa namun ia juga pelaku sejarah.  

Bonnie kembali mengingatkan soal luka sejarah yang terjadi buntut pemerintahan Soeharto, termasuk pada masa reformasi, salah satunya pembungkaman kebebasan: Di era Orde Baru, kritik dianggap subversif, mengganggu penguasa, dan berujung pada penangkapan bahkan penghilangan.

Di era Soeharto memang tidak ada media sosial. Tetapi kalau ada kritik ke pemerintah malah dianggap supersif, mengganggu penguasa dan berujung penangkapan bahkan hilang. “Itu fakta sejarah," tegas Bonnie.

"Krisis tahun 1997-1998 itu menunjukkan bahwa apa yang dibangun selama puluhan tahun itu hanya seperti raksasa berkaki lempung tanah lempung, tidak kuat dia menyangga," tambahnya.

Atas dasar itu, menurut Bonnie, seorang pahlawan sejati tidak seharusnya meninggalkan luka bagi bangsanya sendiri. Tak hanya itu, Bonnie juga menyinggung banyaknya peristiwa perampasan dan penderitaan rakyat yang terjadi di masa itu.

"Dan bukan dia yang menyebabkan puluhan seratusan ribu orang hilang tidak hanya kehilangan nyawa tetapi juga kehilangan hartanya. Kita lihat di Waduk Kedung Omo, kita lihat di Tapos, kita lihat di Cimacan, ada banyak sekali perapasan-perapasan,” papar Bonnie.

Bonnie Triyana lantas mengusulkan agar penilaian terhadap tokoh bangsa ini diserahkan kepada generasi penerus yang lahir setelah masa tersebut. Tujuannya, agar penilaian dapat dilakukan secara lebih objektif dan memiliki jarak historis yang memadai.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya