Berita

Mantan Presiden H.M. Soeharto. (Foto: Istimewa)

Politik

Orang NU Dukung Gelar Pahlawan Soeharto Berarti Tak Mengerti Sejarah

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 09:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di antara yang menolak keras adalah Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” tegas Gus Mus seperti dikutip dari NU Online, Jumat, 7 November 2025.

Gus Mus menceritakan bahwa selama masa pemerintahan Soeharto, banyak ulama pesantren dan tokoh NU yang mendapat perlakuan tidak adil.


“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang disuruh pasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ungkapnya.

Gus Mus menilai masih banyak ulama dan pejuang bangsa yang lebih pantas dihormati, tetapi keluarganya tidak pernah mengajukan gelar pahlawan demi menjaga keikhlasan amal mereka.

“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelasnya.

Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin itu juga menyindir pihak-pihak dari kalangan NU yang mendukung pemberian gelar untuk Soeharto.

“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegas Rais Aam PBNU 2014?"2015 tersebut.

Menurut Gus Mus, ucapan itu bukan tanpa alasan. Ia mengingat kembali banyak tragedi di masa Orde Baru yang menimpa kiai, santri, dan warga NU. 

“Kita tidak boleh melupakan sejarah,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya