Berita

Mantan Presiden H.M. Soeharto. (Foto: Istimewa)

Politik

Orang NU Dukung Gelar Pahlawan Soeharto Berarti Tak Mengerti Sejarah

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 09:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di antara yang menolak keras adalah Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” tegas Gus Mus seperti dikutip dari NU Online, Jumat, 7 November 2025.

Gus Mus menceritakan bahwa selama masa pemerintahan Soeharto, banyak ulama pesantren dan tokoh NU yang mendapat perlakuan tidak adil.


“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang disuruh pasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ungkapnya.

Gus Mus menilai masih banyak ulama dan pejuang bangsa yang lebih pantas dihormati, tetapi keluarganya tidak pernah mengajukan gelar pahlawan demi menjaga keikhlasan amal mereka.

“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelasnya.

Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin itu juga menyindir pihak-pihak dari kalangan NU yang mendukung pemberian gelar untuk Soeharto.

“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegas Rais Aam PBNU 2014?"2015 tersebut.

Menurut Gus Mus, ucapan itu bukan tanpa alasan. Ia mengingat kembali banyak tragedi di masa Orde Baru yang menimpa kiai, santri, dan warga NU. 

“Kita tidak boleh melupakan sejarah,” tutupnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya