Berita

Mantan Presiden H.M. Soeharto. (Foto: Istimewa)

Politik

Orang NU Dukung Gelar Pahlawan Soeharto Berarti Tak Mengerti Sejarah

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 09:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di antara yang menolak keras adalah Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” tegas Gus Mus seperti dikutip dari NU Online, Jumat, 7 November 2025.

Gus Mus menceritakan bahwa selama masa pemerintahan Soeharto, banyak ulama pesantren dan tokoh NU yang mendapat perlakuan tidak adil.


“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang disuruh pasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ungkapnya.

Gus Mus menilai masih banyak ulama dan pejuang bangsa yang lebih pantas dihormati, tetapi keluarganya tidak pernah mengajukan gelar pahlawan demi menjaga keikhlasan amal mereka.

“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelasnya.

Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin itu juga menyindir pihak-pihak dari kalangan NU yang mendukung pemberian gelar untuk Soeharto.

“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegas Rais Aam PBNU 2014?"2015 tersebut.

Menurut Gus Mus, ucapan itu bukan tanpa alasan. Ia mengingat kembali banyak tragedi di masa Orde Baru yang menimpa kiai, santri, dan warga NU. 

“Kita tidak boleh melupakan sejarah,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya