Berita

Mantan Presiden H.M. Soeharto. (Foto: Istimewa)

Politik

Orang NU Dukung Gelar Pahlawan Soeharto Berarti Tak Mengerti Sejarah

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 09:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di antara yang menolak keras adalah Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus.

“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” tegas Gus Mus seperti dikutip dari NU Online, Jumat, 7 November 2025.

Gus Mus menceritakan bahwa selama masa pemerintahan Soeharto, banyak ulama pesantren dan tokoh NU yang mendapat perlakuan tidak adil.


“Banyak kiai yang dimasukin sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, yang disuruh pasang banyak dirobohin oleh bupati-bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri akhirnya keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ungkapnya.

Gus Mus menilai masih banyak ulama dan pejuang bangsa yang lebih pantas dihormati, tetapi keluarganya tidak pernah mengajukan gelar pahlawan demi menjaga keikhlasan amal mereka.

“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya tidak ingin mengajukan gelar pahlawan. Alasannya supaya amal kebaikannya tidak berkurang di mata Allah. Kalau istilahnya, menghindari riya’,” jelasnya.

Pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin itu juga menyindir pihak-pihak dari kalangan NU yang mendukung pemberian gelar untuk Soeharto.

“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegas Rais Aam PBNU 2014?"2015 tersebut.

Menurut Gus Mus, ucapan itu bukan tanpa alasan. Ia mengingat kembali banyak tragedi di masa Orde Baru yang menimpa kiai, santri, dan warga NU. 

“Kita tidak boleh melupakan sejarah,” tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya