Berita

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto (Foto: RMOL/Jamaludin Akmal)

Politik

Pengamat: Sikap Prabowo soal Whoosh Benar, Tapi Jangan Korbankan APBN

JUMAT, 07 NOVEMBER 2025 | 08:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bertanggung jawab penuh atas polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dinilai sebagai langkah yang tepat secara protokoler kenegaraan. Namun, para pengamat memperingatkan agar penyelesaian utang tersebut tidak serta-merta ditanggung sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengatakan keputusan Presiden Prabowo adalah sesuatu yang tepat.

Hal itu karena Prabowo menempatkan diri dalam kapasitasnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Karena apa pun yang terjadi di negara ini, merupakan tanggung jawab Presiden sebagai pucuk pimpinan di RI.


"Kapasitas dan tanggung jawab Prabowo Subianto soal polemik Whoosh tentunya sudah sesuai kapasitas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," kata Hari kepada RMOL, Jumat, 7 November 2025.

Terlebih kata Hari, proyek Whoosh tersebut tidak hanya business or business saja, akan tetapi ada kaitan antara government to government (G2G) atau government to business (G2B), yang tentu akan melibatkan peran kepala negara di kedua belah pihak.

"Siapa pun kepala negaranya, secara diplomatik akan mengambil tanggung jawab karena proyek berdiri antar dua negara," tutur Hari.

Namun, Hari tetap menggarisbawahi, jangan sampai utang-utang Whoosh sepenuhnya ditanggung negara melalui APBN karena persoalan Whoosh sebenarnya berasal dari sisi fundamental. 

Hari pun meminta agar polemik tersebut tetap diselesaikan walaupun Presiden Prabowo sudah menyatakan tetap akan bertanggung jawab.

"Tapi perlu digarisbawahi, proyek Whoosh bergeser dari B to B menjadi B to G. Lalu, siapa dalang dari pergeseran proyek Whoosh? Dampaknya APBN harus menanggung beban yang sama-sama kita ketahui bahwa sumber APBN kita dari pajak rakyat," terang Hari.

Hari meminta agar aspek fundamental tersebut dapat dicari dan diungkap ke publik, untuk memastikan bahwa proyek tersebut sesuai prosedur dan tidak cacat hukum maupun administrasi.

"Proyek Whoosh sudah menjadi rahasia umum dimulai sejak era Jokowi berkuasa, lalu bermasalah dan menjadi polemik saat ini," kata Hari.

Ia berharap Presiden Prabowo tidak sepenuhnya menggunakan APBN untuk membayar utang Whoosh kepada Bank di China yang sebesar lebih dari Rp1,2 triliun setiap tahunnya.

"Kalau Prabowo Subianto mau menyudahi polemik dipublik, mungkin bisa dijawab secara mudah bahwa itu menjadi tanggungjawab pemerintahan saat ini. Tapi bukan semudah membalikkan telapak tangan bahwa APBN kita masih menanggung beban hutang lain dan kebutuhan program MBG yang menjadi andalan Prabowo saat ini," jelas Hari.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya