Berita

Mantan Presiden Soeharto. (Foto: Istimewa)

Politik

Apkarindo Siap Kawal Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 22:40 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Punya peran pada pembangunan sektor perkebunan rakyat, usulan memberikan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden H.M. Soeharto disambut positif Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo).

Ketua Umum Apkarindo, Irfan Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa Presiden Soeharto telah meletakkan fondasi kuat bagi kemajuan ekonomi rakyat berbasis perkebunan, khususnya perkebunan karet.

“Indonesia saat itu tercatat sebagai salah satu produsen karet alam terbesar dunia dan hingga kini tetap berada di peringkat kedua global setelah Thailand. Lebih dari 80 persen produksi nasional berasal dari petani rakyat,” ujar Irfan kepada wartawan di Jakarta, Kamis 6 November 2025.


Irfan menjelaskan bahwa berbagai program strategis seperti Peremajaan Perkebunan Rakyat (PRPTE) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) berhasil mengubah wajah ekonomi pedesaan. 

“Jutaan keluarga petani mendapat akses bibit unggul, teknologi sadap hemat, jalan produksi, dan akses pasar. Banyak daerah seperti Jambi, Musi Banyuasin, dan Kalimantan Barat berkembang karena kebijakan Soeharto yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal Apkarindo, Adi Purnama, menambahkan bahwa penghargaan Pahlawan Nasional untuk Soeharto bukan sekadar penilaian politik, tetapi pengakuan terhadap warisan pembangunan ekonomi rakyat. 

Menurut Ketua Harian Apkarindo, Arif Susanto, langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto merupakan keputusan bersejarah dan sejalan dengan semangat keadilan sejarah.

“Presiden Soeharto adalah Bapak Pembangunan Karet Rakyat Indonesia. Apkarindo akan berdiri teguh mendukung Presiden Prabowo dalam menegakkan pengakuan negara atas jasa besar tersebut,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya