Berita

Mantan Presiden Soeharto. (Foto: Istimewa)

Politik

Apkarindo Siap Kawal Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 22:40 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Punya peran pada pembangunan sektor perkebunan rakyat, usulan memberikan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden H.M. Soeharto disambut positif Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo).

Ketua Umum Apkarindo, Irfan Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa Presiden Soeharto telah meletakkan fondasi kuat bagi kemajuan ekonomi rakyat berbasis perkebunan, khususnya perkebunan karet.

“Indonesia saat itu tercatat sebagai salah satu produsen karet alam terbesar dunia dan hingga kini tetap berada di peringkat kedua global setelah Thailand. Lebih dari 80 persen produksi nasional berasal dari petani rakyat,” ujar Irfan kepada wartawan di Jakarta, Kamis 6 November 2025.


Irfan menjelaskan bahwa berbagai program strategis seperti Peremajaan Perkebunan Rakyat (PRPTE) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) berhasil mengubah wajah ekonomi pedesaan. 

“Jutaan keluarga petani mendapat akses bibit unggul, teknologi sadap hemat, jalan produksi, dan akses pasar. Banyak daerah seperti Jambi, Musi Banyuasin, dan Kalimantan Barat berkembang karena kebijakan Soeharto yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal Apkarindo, Adi Purnama, menambahkan bahwa penghargaan Pahlawan Nasional untuk Soeharto bukan sekadar penilaian politik, tetapi pengakuan terhadap warisan pembangunan ekonomi rakyat. 

Menurut Ketua Harian Apkarindo, Arif Susanto, langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto merupakan keputusan bersejarah dan sejalan dengan semangat keadilan sejarah.

“Presiden Soeharto adalah Bapak Pembangunan Karet Rakyat Indonesia. Apkarindo akan berdiri teguh mendukung Presiden Prabowo dalam menegakkan pengakuan negara atas jasa besar tersebut,” pungkasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Dubes Najib: Dunia Masuki Era Realisme, Indonesia Harus Bersatu

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:10

Purbaya Jamin Tak Intervensi Data BPS

Rabu, 04 Februari 2026 | 12:06

Polisi Bantah Dugaan Rekayasa BAP di Polsek Cilandak

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:58

Omongan dan Tindakan Jokowi Sering Tak Konsisten

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:43

Izin Operasional SMA Siger Lampung Ditolak, Siswa Diminta Pindah Sekolah

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:23

Emas Antam Naik Lagi, Nyaris Rp3 Jutaan per Gram

Rabu, 04 Februari 2026 | 11:14

Prabowo Janji Keluar dari Board of Peace Jika Terjadi Hal Ini

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:50

MUI Melunak terkait Board of Peace

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:44

Gibran hingga Rano Karno Raih Anugerah Indoposco

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:30

Demokrasi di Tengah Perang Dingin Elite

Rabu, 04 Februari 2026 | 10:15

Selengkapnya