Berita

Mantan Presiden Soeharto. (Foto: Istimewa)

Politik

Apkarindo Siap Kawal Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 22:40 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Punya peran pada pembangunan sektor perkebunan rakyat, usulan memberikan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden H.M. Soeharto disambut positif Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo).

Ketua Umum Apkarindo, Irfan Ahmad Fauzi, menegaskan bahwa Presiden Soeharto telah meletakkan fondasi kuat bagi kemajuan ekonomi rakyat berbasis perkebunan, khususnya perkebunan karet.

“Indonesia saat itu tercatat sebagai salah satu produsen karet alam terbesar dunia dan hingga kini tetap berada di peringkat kedua global setelah Thailand. Lebih dari 80 persen produksi nasional berasal dari petani rakyat,” ujar Irfan kepada wartawan di Jakarta, Kamis 6 November 2025.


Irfan menjelaskan bahwa berbagai program strategis seperti Peremajaan Perkebunan Rakyat (PRPTE) dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) berhasil mengubah wajah ekonomi pedesaan. 

“Jutaan keluarga petani mendapat akses bibit unggul, teknologi sadap hemat, jalan produksi, dan akses pasar. Banyak daerah seperti Jambi, Musi Banyuasin, dan Kalimantan Barat berkembang karena kebijakan Soeharto yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Sekretaris Jenderal Apkarindo, Adi Purnama, menambahkan bahwa penghargaan Pahlawan Nasional untuk Soeharto bukan sekadar penilaian politik, tetapi pengakuan terhadap warisan pembangunan ekonomi rakyat. 

Menurut Ketua Harian Apkarindo, Arif Susanto, langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto merupakan keputusan bersejarah dan sejalan dengan semangat keadilan sejarah.

“Presiden Soeharto adalah Bapak Pembangunan Karet Rakyat Indonesia. Apkarindo akan berdiri teguh mendukung Presiden Prabowo dalam menegakkan pengakuan negara atas jasa besar tersebut,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya