Berita

Ketua Persaudaraan Tani dan Nelayan Indonesia (PETANI) Tunjung Budi Utomo. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Bisnis

Kereta Khusus Petani Bukti Negara Hadir Tekan Harga Pangan

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 20:35 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Persaudaraan Tani dan Nelayan Indonesia (PETANI) Tunjung Budi Utomo mengapresiasi langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang meluncurkan Kereta Khusus Petani dan Pedagang. 

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir untuk memperkuat ekonomi rakyat, sekaligus menekan biaya logistik dan menjaga stabilitas harga pangan nasional.

“Kami menyambut baik inisiatif ini. Kereta Petani dan Pedagang adalah bukti negara benar-benar berpihak pada petani dan pelaku usaha kecil yang selama ini terbebani ongkos distribusi tinggi,” ujar Tunjung dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis, 6 November 2025.


Ia menilai langkah ini menjadi solusi konkret bagi permasalahan klasik petani dan pedagang kecil, terutama dalam hal biaya angkut dan efisiensi rantai pasok hasil pertanian. 

Dengan moda transportasi berbasis rel, produk hasil bumi seperti sayur, buah, ikan, dan komoditas segar lainnya dapat dikirim lebih cepat dan murah.

“Dengan efisiensi logistik berbasis rel, hasil panen bisa sampai ke pasar dalam kondisi lebih baik dan waktu lebih singkat. Dampaknya, pendapatan petani naik dan harga di konsumen lebih stabil,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menjaga inflasi pangan, yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi salah satu penyumbang utama inflasi nasional. 

Dengan distribusi yang lebih efisien, harga bahan pokok diharapkan lebih terkendali dan pasokan lebih terjamin.

“Efisiensi logistik melalui rel memperpendek jarak antara produsen dan konsumen. Dampaknya bukan hanya pada kesejahteraan petani, tapi juga pada kestabilan harga bahan pokok,” tegas Tunjung.

Lebih lanjut, pihaknya mendorong agar kebijakan ini tidak berhenti pada satu wilayah saja, tetapi diperluas ke berbagai rute di seluruh Indonesia. Hal itu agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata, terutama di daerah sentra produksi pangan yang selama ini sulit dijangkau moda transportasi efisien.

“Kami berharap pemerintah memperluas rute kereta ini ke berbagai daerah dari Sumatera hingga Nusa Tenggara. Petani di semua wilayah berhak merasakan manfaat dari program ini,” imbuhnya.

Tunjung juga mengingatkan pentingnya integrasi antara jalur kereta dengan fasilitas pendukung seperti pasar induk, gudang pendingin, dan sistem transportasi pengumpan (first and last mile). Dengan begitu, hasil tani benar-benar bisa mengalir dari sawah hingga ke pasar tanpa hambatan berarti.

“Kebijakan ini akan maksimal bila tersambung dari sawah ke pasar, dari nelayan ke konsumen. Jangan berhenti di stasiun,” pungkasnya.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya