Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. (Foto: Tim Eddy Soeparno)

Politik

Eddy Soeparno:

Komitmen Prabowo Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Pungli

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 19:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Prabowo Subianto menyatakan semua pihak harus mendukung investasi asing yang masuk ke Indonesia. 

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan dukungan penuh untuk komitmen Presiden Prabowo tersebut. Bagi dia, komitmen ini menegaskan tak ada ruang toleransi untuk segala bentuk pungutan liar (pungli) atas nama apapun. 

"Sejak awal kami beberapa waktu lalu mengungkap kasus di salah satu kawasan industri di Jawa Barat, banyak pihak yang kemudian ikut berani mengungkap praktik pungli di berbagai lokasi investasi," ujar Eddy kepada wartawan di Jakarta, Kamis 6 November 2025.


"Saya bersyukur karena waktu itu Presiden Prabowo memberikan atensi penuh dan kemudian kali ini beliau kembali tegaskan untuk tidak boleh mengganggu investasi," imbuhnya. 

Eddy menyampaikan komitmen Presiden Prabowo adalah penyemangat baru bagi dunia usaha, investor dan tentu pekerja. 

Wakil Ketua Umum PAN ini menegaskan investasi khususnya di bidang manufaktur akan meningkatkan serapan pekerja formal dan berkontribusi signifikan untuk pertumbuhan ekonomi. 

"Karena itu reformasi kebijakan dan deregulasi menjadi agenda penting dalam memperkuat iklim investasi, sekaligus juga memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," lanjutnya. 

Secara khusus, Eddy mendorong agar komitmen Presiden Prabowo menjadi perhatian berbagai pihak terkait keamanan investasi serta memangkas birokrasi dan perizinan investasi agar lebih efektif dan efisien. 

“Komitmen Presiden Prabowo ini menjadi pesan penting agar jaminan keamanan dan tumpang tindih regulasi yang memperlambat investasi harus disederhanakan agar iklim investasi lebih kompetitif,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya