Berita

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. (Foto: Dok. Kemensos)

Politik

Dulu Lawan Soeharto, Ini Sikap Agus Jabo soal Gelar Pahlawan

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 18:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono angkat bicara soal ramainya wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto hingga aktivis buruh Marsinah.

Hal ini menarik lantaran Agus Jabo dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), partai yang dulu kritis terhadap rezim Orde Baru dan menumbangkan Soeharto. 

“Saya berposisi sekarang ini sebagai aparatur negara. Tindakan saya diatur oleh undang-undang,” ujar Agus Jabo lewat video singkat yang diterima redaksi, Kamis, 6 November 2025.


Ia mengatakan, posisinya saat ini berbeda dengan masa lalu ketika ia masih aktif sebagai aktivis dalam gerakan politik. Sebagai Wakil Menteri Sosial, ia menegaskan hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Berbeda kalau saya berposisi sebagai Agus Jabo secara personality, apapun yang kemudian ada reaksi berbagai macam saya tetap berdiri pada posisi sebagai aparatur negara, sebagai pembantu presiden dan wakil menteri,” tegasnya.

Agus menekankan bahwa dalam proses pengusulan gelar pahlawan nasional, Kementerian Sosial tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang layak atau tidak layak mendapatkan gelar tersebut.

“Posisi saya bukan penentu, bukan pengusul. Posisi saya itu hanya bersama Pak Menteri mewadahi usulan masyarakat tersebut, kemudian kita lanjutkan ke institusi yang lebih tinggi,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kementerian Sosial hanya bertugas menjalankan mekanisme sesuai aturan yang berlaku tanpa intervensi atau keputusan sepihak.

“Kapasitas saya sebagai Kementerian Sosial tidak ada seperti itu. Kita hanya menjalankan pekerjaan masalah pahlawan nasional sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutup Agus Jabo.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya