Berita

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. (Foto: Dok. Kemensos)

Politik

Dulu Lawan Soeharto, Ini Sikap Agus Jabo soal Gelar Pahlawan

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 18:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono angkat bicara soal ramainya wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto hingga aktivis buruh Marsinah.

Hal ini menarik lantaran Agus Jabo dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), partai yang dulu kritis terhadap rezim Orde Baru dan menumbangkan Soeharto. 

“Saya berposisi sekarang ini sebagai aparatur negara. Tindakan saya diatur oleh undang-undang,” ujar Agus Jabo lewat video singkat yang diterima redaksi, Kamis, 6 November 2025.


Ia mengatakan, posisinya saat ini berbeda dengan masa lalu ketika ia masih aktif sebagai aktivis dalam gerakan politik. Sebagai Wakil Menteri Sosial, ia menegaskan hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Berbeda kalau saya berposisi sebagai Agus Jabo secara personality, apapun yang kemudian ada reaksi berbagai macam saya tetap berdiri pada posisi sebagai aparatur negara, sebagai pembantu presiden dan wakil menteri,” tegasnya.

Agus menekankan bahwa dalam proses pengusulan gelar pahlawan nasional, Kementerian Sosial tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang layak atau tidak layak mendapatkan gelar tersebut.

“Posisi saya bukan penentu, bukan pengusul. Posisi saya itu hanya bersama Pak Menteri mewadahi usulan masyarakat tersebut, kemudian kita lanjutkan ke institusi yang lebih tinggi,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kementerian Sosial hanya bertugas menjalankan mekanisme sesuai aturan yang berlaku tanpa intervensi atau keputusan sepihak.

“Kapasitas saya sebagai Kementerian Sosial tidak ada seperti itu. Kita hanya menjalankan pekerjaan masalah pahlawan nasional sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutup Agus Jabo.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Ketua KPK Bakal Babak Belur Gara-gara Nusron

Senin, 26 Oktober 2026 | 13:02

UPDATE

Hashim Bantah Janjikan HP Gratis, Ngaku Dipelintir Media

Jumat, 30 Oktober 2026 | 00:13

Hemat Biaya Operasional, Drone Pertanian Frogs Bidik Program Cetak Sawah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:45

28 Jam Pemuda Bicara di Malang Usung Deklarasi ‘Sumpah Promptmuda’

Kamis, 29 Oktober 2026 | 23:24

Kemenkop dan Pertamina Patra Niaga Luncurkan Model Pengumpulan Minyak Jelantah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:59

Asap dan Sengsara

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:52

Sempat Ditahan, 19 Demonstran Sumpah Pemuda Dibebaskan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:38

32,7 Juta Investor Kecewa Nilai Saham Anjlok Imbas MSCI, Hashim: Saya Juga

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22:12

PLN Siap Pasok Daya Andal untuk Jaringan Usaha Telkom Group

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:47

Tim Yaqut Hadirkan Saksi Meringankan dalam Sidang Kuota Haji

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:36

Singapura Panggil 10 Perusahaan RI soal Karhutla, Rosan: Investasi Tetap Terbuka

Kamis, 29 Oktober 2026 | 21:21

Selengkapnya