Berita

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. (Foto: Dok. Kemensos)

Politik

Dulu Lawan Soeharto, Ini Sikap Agus Jabo soal Gelar Pahlawan

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 18:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono angkat bicara soal ramainya wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto hingga aktivis buruh Marsinah.

Hal ini menarik lantaran Agus Jabo dikenal sebagai salah satu pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), partai yang dulu kritis terhadap rezim Orde Baru dan menumbangkan Soeharto. 

“Saya berposisi sekarang ini sebagai aparatur negara. Tindakan saya diatur oleh undang-undang,” ujar Agus Jabo lewat video singkat yang diterima redaksi, Kamis, 6 November 2025.


Ia mengatakan, posisinya saat ini berbeda dengan masa lalu ketika ia masih aktif sebagai aktivis dalam gerakan politik. Sebagai Wakil Menteri Sosial, ia menegaskan hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Berbeda kalau saya berposisi sebagai Agus Jabo secara personality, apapun yang kemudian ada reaksi berbagai macam saya tetap berdiri pada posisi sebagai aparatur negara, sebagai pembantu presiden dan wakil menteri,” tegasnya.

Agus menekankan bahwa dalam proses pengusulan gelar pahlawan nasional, Kementerian Sosial tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang layak atau tidak layak mendapatkan gelar tersebut.

“Posisi saya bukan penentu, bukan pengusul. Posisi saya itu hanya bersama Pak Menteri mewadahi usulan masyarakat tersebut, kemudian kita lanjutkan ke institusi yang lebih tinggi,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kementerian Sosial hanya bertugas menjalankan mekanisme sesuai aturan yang berlaku tanpa intervensi atau keputusan sepihak.

“Kapasitas saya sebagai Kementerian Sosial tidak ada seperti itu. Kita hanya menjalankan pekerjaan masalah pahlawan nasional sesuai dengan aturan yang berlaku,” tutup Agus Jabo.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya