Berita

Toko retail Alfamart (Foto:RMOL)

Bisnis

Aturan Tegas Ritel Waralaba Diperlukan untuk Cegah Monopoli

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 15:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dominasi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret harus disikapi dengan cara yang bijak dan proporsional. Maraknya toko ritel waralaba ini dinilai merugikan toko-toko kecil. 

Maka dari itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, mendorong diperlukan pengaturan persaingan usaha yang adil agar tidak terjadi monopoli.

"Kategori ini adalah persaingan yang tidak sehat. Maka, dari dua (toko) menjadi lima di dalam satu kecamatan, mungkin semuanya ataupun sebagian yang itu waralaba. Pengusaha kecil rugi," kata Subardi dalam RDP Panja Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.


Subardi meminta ada pengaturan yang jelas dalam revisi UU No. 5/ 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Jadi tidak hanya monopoli yang menjadi fokus, tapi juga praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Itu juga harus ada masuk dalam konteks muatan undang-undang,"tandasnya.

Ia mengatakan, Kementerian Perdagangan sebenarnya sudah pernah mengatur keberadaan toko ritel waralaba, terutama dari sisi rasio dan kuota. Namun implementasinya belum berjalan baik.

"Waralaba itu dari satu wilayah atau satu kecamatan, itu didasarkan atas jumlah penduduk atau KK berapa, lalu dibolehkan berapa. Sehingga terjadi satu persaingan yang mungkin itu sehat."

Subardi mencontohkan di salah satu kabuoaten di DIY yang hanya memperbolehkn dua toko ritel waralaba dalam satu kecamatan. Tapi dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS) kewenangan pemda tersebut lepas.

"Dengan adanya OSS, atau dengan adanya online, maka kewenangan untuk itu semuanya terlepas dari pemerintah daerah ataupun kabupaten. Itu langsung dengan online itu bisa didirikan," ujarnya.

"Nah sehingga terjadilah di satu kecamatan operatornya ada lima, ya dari dua menjadi lima, penduduknya ada banyak, itu merugi. Nah oleh karena itu, bagaimana bisa menciptakan iklim usaha yang berkeadilan?," tandas Subardi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya