Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: RMOL/Alifia)

Bisnis

Respon Menkeu Purbaya Soal Ekonomi Melambat: Mesin Pertumbuhan akan Terus Didorong

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 14:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan perekonomian Indonesia masih berada di jalur yang tepat meski pertumbuhan kuartal III-2025 tercatat hanya 5,04 persen secara tahunan (yoy). 

Menurutnya, permintaan domestik yang solid, ekspor yang tetap kuat, investasi yang tangguh, serta belanja pemerintah yang optimal menjadi motor daya tahan ekonomi.

“Realisasi triwulan III menunjukkan APBN dikelola secara efektif, diperkuat koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan. APBN menjaga daya beli masyarakat dan mendukung dunia usaha agar lebih berdaya saing, terutama secara global,” kata Purbaya pada Kamis, 6 November 2025.


Ia juga menyoroti peran fiskal melalui penempatan kas negara Rp200 triliun untuk memastikan likuiditas terjaga, ditambah dukungan debottlenecking agar realisasi investasi meningkat berkelanjutan.

Menurut Purbaya, pemerintah mengakselerasi belanja di triwulan IV melalui stimulus Rp34,2 triliun dan delapan program akselerasi senilai Rp15,7 triliun. Peran Danantara juga diklaim bakal mendorong investasi dan ekspor bernilai tambah tinggi. Selain itu, Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) terus bekerja memperlancar hambatan iklim usaha.

Secara spasial, seluruh wilayah masih mencatatkan pertumbuhan positif. Sulawesi memimpin dengan pertumbuhan 5,84 persen, ditopang ekspansi hilirisasi mineral. Jawa menyusul dengan 5,17 persen berkat penguatan sektor manufaktur dan jasa.

Sumatera dan Kalimantan juga tumbuh kuat masing-masing 4,90 persen dan 4,70 persen. Bali-Nusa Tenggara tumbuh 4,71 persen didorong pemulihan pariwisata. Sementara Maluku-Papua tumbuh moderat 2,68 persen.

Purbaya menyebut momentum pertumbuhan turut menciptakan 1,9 juta lapangan kerja. Pengangguran turun menjadi 7,46 juta orang per Agustus 2025, meski sedikit lebih tinggi dibanding Februari karena faktor musim panen dan lonjakan angkatan kerja baru saat kelulusan sekolah.

Sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, mencapai 0,49 juta orang, disusul manufaktur 0,30 juta orang dan perdagangan 0,12 juta orang.

“Ke depan, mesin pertumbuhan akan terus didorong agar berjalan lebih cepat. Kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi yang sehat akan terus disinergikan untuk menciptakan pertumbuhan tinggi yang stabil dan dapat menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,“ tandasnya. 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya