Berita

Kondisi Proyek IKN, di Kalimantan Timur. (Foto: Merdeka)

Politik

IKN Terancam Jadi Kota Hantu

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 12:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Akademisi Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, mengingatkan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menghadapi nasib serupa dengan kota-kota hantu (ghost city) di berbagai negara.

Menurutnya, fenomena “ghost town” bukan hal baru dalam sejarah pembangunan perkotaan dunia. Banyak proyek ambisius yang gagal berkembang karena dukungan finansial yang melemah di tengah jalan.

"Fenomena ghost town atau ghost city bukan pertama kali terjadi. Biasanya karena masalah finansial yang berkurang sehingga mereka tidak bisa mencapai target yang ingin dikejar,” ujar Sulfikar lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, Kamis, 6 November 2025.


Sulfikar juga menyoroti perhatian media internasional, khususnya dari Eropa, terhadap pembangunan IKN. 

“Media Eropa itu sangat konsen dengan isu lingkungan dan demokrasi. Mereka terus memantau IKN dari dua sisi itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sulfikar menilai peringatan para akademisi dan pakar perkotaan tentang risiko lingkungan di kawasan IKN sebenarnya sudah disampaikan jauh hari sejak rencana pemindahan ibu kota pertama kali diumumkan oleh mantan Presiden Joko Widodo.

“Masalah lingkungan dan air, potensi banjir, persoalan sosial, sampai potensi penyakit seperti malaria sudah diingatkan dari awal,” katanya.

Meski teknologi modern bisa membantu mengatasi sebagian masalah tersebut, Sulfikar meragukan kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakannya secara menyeluruh.

“Tentu teknologi bisa menyelesaikan banyak hal, tapi sekarang pertanyaannya duitnya ada nggak? Karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun, pendanaan IKN itu terus menurun,” ujarnya menegaskan.

Peringatan ini menambah panjang daftar kritik terhadap proyek IKN yang dinilai terlalu ambisius di tengah tekanan fiskal dan tantangan sosial-lingkungan yang kian nyata.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya