Berita

Kondisi Proyek IKN, di Kalimantan Timur. (Foto: Merdeka)

Politik

IKN Terancam Jadi Kota Hantu

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 12:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Akademisi Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, mengingatkan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menghadapi nasib serupa dengan kota-kota hantu (ghost city) di berbagai negara.

Menurutnya, fenomena “ghost town” bukan hal baru dalam sejarah pembangunan perkotaan dunia. Banyak proyek ambisius yang gagal berkembang karena dukungan finansial yang melemah di tengah jalan.

"Fenomena ghost town atau ghost city bukan pertama kali terjadi. Biasanya karena masalah finansial yang berkurang sehingga mereka tidak bisa mencapai target yang ingin dikejar,” ujar Sulfikar lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, Kamis, 6 November 2025.


Sulfikar juga menyoroti perhatian media internasional, khususnya dari Eropa, terhadap pembangunan IKN. 

“Media Eropa itu sangat konsen dengan isu lingkungan dan demokrasi. Mereka terus memantau IKN dari dua sisi itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sulfikar menilai peringatan para akademisi dan pakar perkotaan tentang risiko lingkungan di kawasan IKN sebenarnya sudah disampaikan jauh hari sejak rencana pemindahan ibu kota pertama kali diumumkan oleh mantan Presiden Joko Widodo.

“Masalah lingkungan dan air, potensi banjir, persoalan sosial, sampai potensi penyakit seperti malaria sudah diingatkan dari awal,” katanya.

Meski teknologi modern bisa membantu mengatasi sebagian masalah tersebut, Sulfikar meragukan kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakannya secara menyeluruh.

“Tentu teknologi bisa menyelesaikan banyak hal, tapi sekarang pertanyaannya duitnya ada nggak? Karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun, pendanaan IKN itu terus menurun,” ujarnya menegaskan.

Peringatan ini menambah panjang daftar kritik terhadap proyek IKN yang dinilai terlalu ambisius di tengah tekanan fiskal dan tantangan sosial-lingkungan yang kian nyata.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya