Berita

Kondisi Proyek IKN, di Kalimantan Timur. (Foto: Merdeka)

Politik

IKN Terancam Jadi Kota Hantu

KAMIS, 06 NOVEMBER 2025 | 12:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Akademisi Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof. Sulfikar Amir, mengingatkan bahwa proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menghadapi nasib serupa dengan kota-kota hantu (ghost city) di berbagai negara.

Menurutnya, fenomena “ghost town” bukan hal baru dalam sejarah pembangunan perkotaan dunia. Banyak proyek ambisius yang gagal berkembang karena dukungan finansial yang melemah di tengah jalan.

"Fenomena ghost town atau ghost city bukan pertama kali terjadi. Biasanya karena masalah finansial yang berkurang sehingga mereka tidak bisa mencapai target yang ingin dikejar,” ujar Sulfikar lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, Kamis, 6 November 2025.


Sulfikar juga menyoroti perhatian media internasional, khususnya dari Eropa, terhadap pembangunan IKN. 

“Media Eropa itu sangat konsen dengan isu lingkungan dan demokrasi. Mereka terus memantau IKN dari dua sisi itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sulfikar menilai peringatan para akademisi dan pakar perkotaan tentang risiko lingkungan di kawasan IKN sebenarnya sudah disampaikan jauh hari sejak rencana pemindahan ibu kota pertama kali diumumkan oleh mantan Presiden Joko Widodo.

“Masalah lingkungan dan air, potensi banjir, persoalan sosial, sampai potensi penyakit seperti malaria sudah diingatkan dari awal,” katanya.

Meski teknologi modern bisa membantu mengatasi sebagian masalah tersebut, Sulfikar meragukan kemampuan finansial pemerintah untuk melaksanakannya secara menyeluruh.

“Tentu teknologi bisa menyelesaikan banyak hal, tapi sekarang pertanyaannya duitnya ada nggak? Karena kalau kita lihat dari tahun ke tahun, pendanaan IKN itu terus menurun,” ujarnya menegaskan.

Peringatan ini menambah panjang daftar kritik terhadap proyek IKN yang dinilai terlalu ambisius di tengah tekanan fiskal dan tantangan sosial-lingkungan yang kian nyata.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya