Ilustrasi (Foto: RMOL/Reni Erina)
Penutupan pemerintah Amerika Serikat kini memasuki hari ke-36 pada Rabu 5 November 2025, waktu setempat, menjadi yang terpanjang dalam sejarah negeri itu. Jutaan warga terdampak akibat terhentinya berbagai layanan publik, mulai dari bantuan pangan hingga penundaan penerbangan, sementara ratusan ribu pegawai federal belum menerima gaji.
Kebuntuan terjadi karena Presiden Donald Trump menolak membuka kembali pemerintahan sebelum Partai Demokrat menyetujui pendanaan untuk subsidi asuransi kesehatan yang akan segera berakhir. Sebaliknya, Partai Demokrat menilai langkah Trump justru membahayakan jutaan rakyat miskin yang bergantung pada program tersebut.
“Hentikan kekacauan ini, datang ke meja perundingan, dan negosiasikan,” ujar Senator Demokrat Amy Klobuchar, dikutip dari AFP, Kamis 6 November 2025.
Trump dijadwalkan bertemu dengan senator Republik, namun belum ada pembicaraan resmi dengan Demokrat. Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan partainya masih “menjajaki semua opsi” untuk membuka kembali pemerintahan. Para senator dari kedua kubu kini mencoba membangun kesepakatan bipartisan agar layanan publik bisa kembali berjalan.
Situasi kali ini mengingatkan pada penutupan selama 35 hari di masa jabatan pertama Trump pada 2019. Namun kali ini, kebuntuan lebih rumit karena menyangkut dana subsidi kesehatan dalam program Affordable Care Act (Obamacare) yang akan habis akhir tahun ini. Hilangnya subsidi itu membuat jutaan warga menghadapi kenaikan premi asuransi yang tajam.
Menteri Perhubungan Sean Duffy memperingatkan bahwa sistem penerbangan bisa kacau minggu depan jika para pengatur lalu lintas udara tidak menerima gaji lagi. Serikat pekerja mendesak pemerintah segera membuka kembali layanan publik agar keamanan transportasi udara tidak terganggu.
Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menyebut kondisi ini sebagai “penutupan paling parah yang pernah tercatat” dan menilai tidak ada pihak yang diuntungkan secara politik. “Penutupan itu bodoh,” katanya.
Sementara Gedung Putih tetap pada posisinya: Partai Demokrat harus lebih dulu menyetujui pendanaan pemerintah sebelum perundingan kebijakan kesehatan dimulai. Namun dengan mayoritas Senat yang tipis, belum ada tanda-tanda kebuntuan ini akan segera berakhir.
