ABDUL Wahid ditangkap, Ustaz Abdul Somad membela. "Bukan ditangkap, melainkan dimintai keterangan, "katanya.
Orang tentu lebih percaya Ustaz Abdul Somad, mubalig kondang, ustaz populer. Siapa tahu UAS---begitu sering dipanggil singkatannya---punya jaringan "orang dalam" di KPK?
Tapi kalau sudah digelandang KPK seperti itu, biasanya tak akan balik lagi. Apalagi ini bukanlah pengalaman pertama bagi Gubernur Riau digelandang KPK. Seperti sudah berlangganan saja.
Pengalaman pertamanya, karena ini adalah Gubernur pilihan ustaz sekaliber Ustaz Abdul Somad. UAS apakah tak kapok berdakwah dengan cara yang seperti itu?
Kasihan juga sebetulnya Abdul Wahid, Gubernur Riau dukungan Ustaz Abdul Somad itu. Ia terlalu mudah untuk ditangkap.
Kabarnya sempat lari, lalu ditangkap di sebuah kafe. Lari kok ke kafe? Seharusnya, ke STIK atau PTIK seperti Hasto Kristiyanto dulu, misalnya.
Kalau bisa seperti itu, maka penyidik KPK-nya yang bakal diinterogasi. Lagian kalau dikejar, lalu lari, itu ilmu yang sudah kuno sekali. Seharusnya, ditunggu saja orang yang mengejar itu.
Atau, sekalian saja lari ke tempat Ustaz Abdul Somad berada. Apakah KPK masih berani menangkap atau UAS masih berani membela? "Bukan ditangkap, tapi dimintai keterangan!" Kalimat seperti itu seharusnya tak keluar.
Di Republik ini, pejabat yang terlalu mudah untuk ditangkap, berarti tak punya "backup" politik yang memadai.
Tak mau belajar dari Bobby Nasution. Kepala Dinas PUPR-nya ditangkap, ia bisa tak ditangkap. Padahal polanya hampir sama saja. Bedanya soal "backup" politik itu.
Bahkan, ada yang sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap sekalipun, masih bisa tak ditangkap. Begitulah hukum kita sampai saat ini.
Tapi, saya tak akan membahas itu. Saya membahas Abdul Wahid kaitannya dengan Ustaz Abdul Somad. Ternyata, tak ada pengaruhnya, apalagi jaminan kebaikan, dukungan ustaz populer sekaliber UAS terhadap pejabat, kecuali pada saat kampanye saja.
Pilpres lalu, saya sudah wanti-wanti mengingatkan ustaz kondang, ustaz populer, kiai sejuta umat---kalau di eranya Zainuddin MZ---agar tak masuk dalam politik dukung-mendukung calon.
Sebab, jemaah dari ustaz kondang, ustaz populer itu, dipastikan ada di masing-masing calon yang berkontestasi.
Kalau ustaz kondang, ustaz populer itu, hanya mendukung salah satu calon, maka jamaahnya yang mendukung calon lain, akan tak enak hati.
Kalau sekadar tak enak hati saja masih mendingan, tapi kalau sudah di atas itu, yang destruktif misalnya, maka yang rugi kita semuanya. Bahkan, umat Islam dan ajaran Islam itu sendiri, dirugikan.
Biasanya ustaz kondang atau ustaz populer itu seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Aa Gym, Gus Baha, misalnya; populer justru karena kenetralannya dalam politik sejak awal.
Kalau mereka ustaz yang memang sejak awal berpolitik, maka kepopulerannya pun akan berkurang. Tak akan melambung seperti saat ini. Betapa banyak ustaz di PKS, PKB, dan partai-partai lainnya, tak ada yang sepopuler Aa Gym, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Gus Baha, misalnya.
Semua berada di bawah mereka, kendati ilmunya mungkin saja lebih dalam. Itu karena mereka sudah diklaim punya bendera tersendiri. Orang tak akan terlalu percaya.
Memang ini bukan wilayah halal-haram, melainkan wilayah ijtihad politik belaka. Biasa saja.
Tapi kalau akan ikut serta dukung-mendukung calon juga, kenapa tak langsung saja terjun ke dunia politik praktis itu? Kenapa harus setengah-setengah? Tanggung berendam, kenapa tak mandi sekalian?
Lagian, era politik kita adalah era keterbukaan. Malah ada yang beranggapan terlalu terbuka. Ustaz berpolitik terlalu banyak contoh.
Di Sumatera Barat, Gubernurnya dipanggil Buya, saking ustaznya. Tanggung, kalau ustaz populer sekaliber UAS hanya mendukung seseorang karena dianggap baik saja dibandingkan yang lain.
Politik kita memang cair dan politisinya lebih cair lagi. Pagi tahu, siang tempe, biasa saja. Kemarin partai A, besok partai B, biasa saja. Waktu mencalon kayak nabi, waktu terpilih korupsi, itu tak sekali dua kali terjadi.
Yang terbaru soal Projo. Ini paling lucu. Enteng saja mengatakan artinya bukan Pro Jokowi, tapi Pro Rakyat, Pro Negara.
Mereka dulu yang mengartikan itu, kini enak saja mengoreksinya. Jangan kultus individu, tapi itulah yang mereka lakukan selama ini.
Mana bisa dalam politik yang seperti itu ustaz populer, yang menjadi rujukan banyak orang terlibat dukung-mendukung calon? Aneh saja, kalau Abdul Somad masih sempat membela Abdul Wahid tanpa informasi yang akurat.
Ustaz Abdul Somad boleh dibilang, kini kena batunya. Masih mendingan yang didukung kalah terus seperti pada saat Pilpres. Jadi tak ada pembuktian dari yang didukung itu setelah terpilih.
Dukung Prabowo 2019 kalah, dukung Anies Baswedan 2024 juga kalah. Tentu tak bisa dikatakan kemenangan Prabowo 2024 karena doa dukungan pada 2019.
Abdul Wahid jelas sekali didukung UAS dalam pilkada yang sengit dan akhirnya menang. Tapi saat ini ditangkap KPK, dengan tuduhan tukang palak? Masak UAS mendukung orang yang diduga tukang palak
Sudah begitu UAS reaktif pula, tak sabar saja menunggu. Entahlah apakah ini akhir bagi UAS terlibat dalam dukung-mendukung calon, atau justru awal bagi UAS untuk benar-benar terjun ke dunia politik praktis?
ErizalDirektur ABC Riset & Consulting
