Berita

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (tengah). (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Amnesty International:

Kok Bisa Soeharto Disandingkan dengan Gus Dur dan Marsinah?

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 19:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Usulan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto masih menuai beragam kritikan publik. Meski menjadi presiden terlama di Indonesia, Soeharto dinilai telah meninggalkan rekam sejarah buruk.

Salah satu pihak yang tidak setuju adalah Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia mencatat, Soeharto sedang dihadapkan dengan kasus dugaan korupsi sebelum meninggal dunia.

"Dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia, salah satu yang terburuk dan itu sebabnya gerakan reformasi akhirnya merumuskan Tap MPR 11/1998 yang ada nama Soehartonya," kata Usman Hamid dalam diskusi bertajuk Mencari Pahlawan Sejati, Rabu, 5 November 2025.


Usman bahkan tidak habis pikir Soeharto disandingkan dengan aktivis buruh Marsinah dan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai nama yang disetor Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon ke Presiden Prabowo Subianto.

Pengurus Pusat Muhammadiyah ini menilai, Gus Dur sosok pemberani karena mencopot Jenderal Wiranto lantaran diduga terlibat kejahatan kemanusiaan di Timor Timur.

"Tidak ada yang pernah melakukan itu, terutamanya jenderal apalagi angkatan darat, agak mustahil untuk bisa disentuh. Sampai terakhir dia meninggal dunia masih membela orang-orang lemah, jadi Gus Dur memenuhi kategori itu," jelas Usman.

Sepak terjang Marsinah juga tak kalah hebat mementingkan kaum buruh hingga ia terbunuh. Catatan tim pencari fakta YLBHI, Marsinah ditembak di bagian alat vitalnya hingga tembus ke dalam tulang pinggang.

"Nah, orang yang yang seperti itu untuk dianggap sebagai pahlawan, bisa pahlawan bagi kaum buruh," tegas Usman.

"Sementara Soeharto, ketika para pemuda Banten terlibat revolusi tahun 40-an, Soeharto di mana? Ada yang tahu enggak? Soeharto menjadi anggota tentara KNIL, tentara kolonial," tambahnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya