Berita

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (tengah). (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Amnesty International:

Kok Bisa Soeharto Disandingkan dengan Gus Dur dan Marsinah?

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 19:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Usulan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto masih menuai beragam kritikan publik. Meski menjadi presiden terlama di Indonesia, Soeharto dinilai telah meninggalkan rekam sejarah buruk.

Salah satu pihak yang tidak setuju adalah Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia mencatat, Soeharto sedang dihadapkan dengan kasus dugaan korupsi sebelum meninggal dunia.

"Dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia, salah satu yang terburuk dan itu sebabnya gerakan reformasi akhirnya merumuskan Tap MPR 11/1998 yang ada nama Soehartonya," kata Usman Hamid dalam diskusi bertajuk Mencari Pahlawan Sejati, Rabu, 5 November 2025.


Usman bahkan tidak habis pikir Soeharto disandingkan dengan aktivis buruh Marsinah dan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai nama yang disetor Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon ke Presiden Prabowo Subianto.

Pengurus Pusat Muhammadiyah ini menilai, Gus Dur sosok pemberani karena mencopot Jenderal Wiranto lantaran diduga terlibat kejahatan kemanusiaan di Timor Timur.

"Tidak ada yang pernah melakukan itu, terutamanya jenderal apalagi angkatan darat, agak mustahil untuk bisa disentuh. Sampai terakhir dia meninggal dunia masih membela orang-orang lemah, jadi Gus Dur memenuhi kategori itu," jelas Usman.

Sepak terjang Marsinah juga tak kalah hebat mementingkan kaum buruh hingga ia terbunuh. Catatan tim pencari fakta YLBHI, Marsinah ditembak di bagian alat vitalnya hingga tembus ke dalam tulang pinggang.

"Nah, orang yang yang seperti itu untuk dianggap sebagai pahlawan, bisa pahlawan bagi kaum buruh," tegas Usman.

"Sementara Soeharto, ketika para pemuda Banten terlibat revolusi tahun 40-an, Soeharto di mana? Ada yang tahu enggak? Soeharto menjadi anggota tentara KNIL, tentara kolonial," tambahnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya