Berita

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (tengah). (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Amnesty International:

Kok Bisa Soeharto Disandingkan dengan Gus Dur dan Marsinah?

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 19:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Usulan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto masih menuai beragam kritikan publik. Meski menjadi presiden terlama di Indonesia, Soeharto dinilai telah meninggalkan rekam sejarah buruk.

Salah satu pihak yang tidak setuju adalah Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia mencatat, Soeharto sedang dihadapkan dengan kasus dugaan korupsi sebelum meninggal dunia.

"Dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia, salah satu yang terburuk dan itu sebabnya gerakan reformasi akhirnya merumuskan Tap MPR 11/1998 yang ada nama Soehartonya," kata Usman Hamid dalam diskusi bertajuk Mencari Pahlawan Sejati, Rabu, 5 November 2025.


Usman bahkan tidak habis pikir Soeharto disandingkan dengan aktivis buruh Marsinah dan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai nama yang disetor Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon ke Presiden Prabowo Subianto.

Pengurus Pusat Muhammadiyah ini menilai, Gus Dur sosok pemberani karena mencopot Jenderal Wiranto lantaran diduga terlibat kejahatan kemanusiaan di Timor Timur.

"Tidak ada yang pernah melakukan itu, terutamanya jenderal apalagi angkatan darat, agak mustahil untuk bisa disentuh. Sampai terakhir dia meninggal dunia masih membela orang-orang lemah, jadi Gus Dur memenuhi kategori itu," jelas Usman.

Sepak terjang Marsinah juga tak kalah hebat mementingkan kaum buruh hingga ia terbunuh. Catatan tim pencari fakta YLBHI, Marsinah ditembak di bagian alat vitalnya hingga tembus ke dalam tulang pinggang.

"Nah, orang yang yang seperti itu untuk dianggap sebagai pahlawan, bisa pahlawan bagi kaum buruh," tegas Usman.

"Sementara Soeharto, ketika para pemuda Banten terlibat revolusi tahun 40-an, Soeharto di mana? Ada yang tahu enggak? Soeharto menjadi anggota tentara KNIL, tentara kolonial," tambahnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya