Berita

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (tengah). (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Amnesty International:

Kok Bisa Soeharto Disandingkan dengan Gus Dur dan Marsinah?

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 19:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Usulan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto masih menuai beragam kritikan publik. Meski menjadi presiden terlama di Indonesia, Soeharto dinilai telah meninggalkan rekam sejarah buruk.

Salah satu pihak yang tidak setuju adalah Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia mencatat, Soeharto sedang dihadapkan dengan kasus dugaan korupsi sebelum meninggal dunia.

"Dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia, salah satu yang terburuk dan itu sebabnya gerakan reformasi akhirnya merumuskan Tap MPR 11/1998 yang ada nama Soehartonya," kata Usman Hamid dalam diskusi bertajuk Mencari Pahlawan Sejati, Rabu, 5 November 2025.


Usman bahkan tidak habis pikir Soeharto disandingkan dengan aktivis buruh Marsinah dan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai nama yang disetor Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon ke Presiden Prabowo Subianto.

Pengurus Pusat Muhammadiyah ini menilai, Gus Dur sosok pemberani karena mencopot Jenderal Wiranto lantaran diduga terlibat kejahatan kemanusiaan di Timor Timur.

"Tidak ada yang pernah melakukan itu, terutamanya jenderal apalagi angkatan darat, agak mustahil untuk bisa disentuh. Sampai terakhir dia meninggal dunia masih membela orang-orang lemah, jadi Gus Dur memenuhi kategori itu," jelas Usman.

Sepak terjang Marsinah juga tak kalah hebat mementingkan kaum buruh hingga ia terbunuh. Catatan tim pencari fakta YLBHI, Marsinah ditembak di bagian alat vitalnya hingga tembus ke dalam tulang pinggang.

"Nah, orang yang yang seperti itu untuk dianggap sebagai pahlawan, bisa pahlawan bagi kaum buruh," tegas Usman.

"Sementara Soeharto, ketika para pemuda Banten terlibat revolusi tahun 40-an, Soeharto di mana? Ada yang tahu enggak? Soeharto menjadi anggota tentara KNIL, tentara kolonial," tambahnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya