Pernyataan Prabowo soal Whoosh Bikin RI Terjebak dalam Timokrasi

Kasus Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang disimpulkan Presiden Prabowo Subianto tidak ada masalah memunculkan isu bahawa RI tidak lagi sebagai negara demokrasi.

Hal tersebut disampaikan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun dalam diskusi bertajuk "Skandal Whoosh: Pintu Masuk Bongkar Korupsi Jokowi" di Kantor Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN), Jakarta Pusat pada Rabu, 5 November 2025.

"Jadi Prabowo ini ada (persamaannya) dalam sejarah Yunani. Plato (filsuf Yunani) kalau tidak salah pernah membuat satu teori politik selain demokrasi, itu ada timokrasi yaitu kekuasaan yang mengutamakan membangga-banggakan," ujar Ubed.

Dari pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut Whoosh memiliki dampak langsung ke masyarakat seperti mengurangi macet hingga polusi, justru menurut Ubed menutup proses hukum yang seharusnya tetap berjalan.

"Timokrasi itu saya sebut itu cenderung ke militeristik. Saya kira Prabowo perlu ditegur keras, kalau dia memakai atas nama rakyat siapa di tengah kasus yang tanda tangannya begitu terang tapi diberhentikan," tuturnya.

Lebih jauh lagi, dosen politik UNJ itu heran dengan sikap Prabowo yang menyatakan akan mengambilalih beban utang yang harus dibayarkan pemerintah, yakni sekitar 1,2 miliar Dolar AS setiap tahunnya selama puluhan tahun.

"Kalau ditanggung oleh dirinya, pertanyaannya uang dari mana?" tegas dia.

"Prabowo terjebak pada Timokrasi. Kita sudah memasuki episode kompleks dalam bernegara ini. Tapi upaya untuk memengaruhi kondisi ini, kekuasaan massa yang akan menentukan," pungkas Ubed.