Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Tanggung Jawab tapi Tak Setop Proses Hukum Whoosh

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 18:30 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Selamat Ginting menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap bertanggung jawab atas kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh memiliki makna politik yang dalam. 

Menurutnya, pernyataan itu bukan sekadar menunjukkan sikap kenegarawanan, tetapi juga mengandung sindiran halus terhadap pemerintahan sebelumnya.

“Artinya tanggung jawab eksekutif dari pernyataan Prabowo itu ada di tangan Presiden. Kalau ada peristiwa yang lama, ya tanggung jawabnya di tangan Presiden yang lama,” ujar Ginting di Kanal Youtube Forum Keadilan TV, Rabu, 5 November 2025. 


Menurutnya, Prabowo menggunakan kalimat bersayap dengan menyatakan siap bertanggung jawab, ia juga sedang menyindir. Ginting menilai, sikap Prabowo itu mencerminkan kepemimpinan yang berani mengambil posisi komando.

“Tidak ada anak buah yang salah, yang ada adalah komandan. Jadi pemimpin lama harus bertanggung jawab, seperti Prabowo sekarang yang mengambil alih tanggung jawab dari persoalan itu,” tegasnya.

Dari sisi politik, lanjut Ginting, langkah Prabowo ini memiliki makna ganda. Pertama, ia sedang menguatkan citra dirinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Kedua, ia sekaligus menutup ruang narasi politik lawan-lawannya yang bisa menjadikan proyek Whoosh sebagai beban pemerintahan baru.

Ia juga menyinggung soal utang besar yang membayangi proyek Whoosh. Ginting menyebut tidak gampang membayar utang sebesar itu. Di sisi lain Prabowo pun tahu bahwa itu bukan dosanya, tapi dosa pemerintahan lama.
 
Namun dengan pernyataan siap bertanggung jawab, Presiden ke-8 RI itu menutup celah agar publik tidak menuduh dirinya lari dari tanggung jawab. Justru dia tetap melanjutkan proyek besar yang bermanfaat bagi rakyat.

Menutup analisanya, Ginting menilai bahwa Prabowo tetap membuka ruang bagi proses hukum yang berkaitan dengan proyek tersebut.

“Publik menuntut tanggung jawab dari pemerintahan sebelumnya, termasuk Jokowi, dari aspek hukum. Dan itu tidak disetop oleh Prabowo. Tidak ada pernyataan bahwa proses hukum terhadap mantan Presiden Jokowi harus dilupakan,” pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya