Berita

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Proyono di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 5 November 2025. (Foto: Dok. Kemensos)

Politik

Wamensos Ajak Dunia Usaha Terlibat Entaskan Kemiskinan

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 17:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan sektor pemerintah melainkan butuh sinergi dari berbagai pihak termasuk dunia usaha.

Demikian antara lain disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam rangka menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu pada acara Future Initiative Forum 2025 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 5 November 2025.

"Mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi di dalam program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tegas Agus Jabo.


Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Nunung Nuryartono, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati, Guru Besar Bidang Sejarah dan Filantropi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Amelia Fauzia, Guru Besar Bidang Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial FISIP UI Isbandi Rukminto Adi, serta stakeholder terkait lainnya.

Dalam pidatonya, Agus Jabo menjelaskan bahwa Presiden menginginkan adanya data tunggal sebagai landasan program pengentasan kemiskinan, sehingga terbit Inpres 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kemensos bertugas melakukan pemutakhiran.

“Presiden memerintahkan Indonesia harus memiliki data tunggal. Semua program, program ekonomi, program sosial, harus berangkat dari DTSEN supaya program atau optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu bisa terukur,” jelasnya.

Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga 0 persen pada tahun 2026 dan kemiskinan turun hingga di bawah 5 persen pada 2029. Saat ini, arah kebijakan Prabowo dalam pengentasan kemiskinan berfokus pada memperkuat program-program pemberdayaan. 

Agus Jabo menambahkan, Kemensos mempunyai kurang lebih 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping sudah berkomitmen untuk menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap tahun, untuk kemudian didorong lebih mandiri melalui pemberdayaan. 

“Ini arena kerja kita, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, nanti di situ. Bagaimana kemudian kita bisa mengintervensi dengan cara kolaborasi, dengan cara sinergi, menggraduasi saudara-saudara kita yang miskin, yang selama ini menerima bantuan sosial maupun program keluarga harapan,” tandasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya