Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Proyono di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 5 November 2025. (Foto: Dok. Kemensos)
Pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan sektor pemerintah melainkan butuh sinergi dari berbagai pihak termasuk dunia usaha.
Demikian antara lain disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam rangka menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu pada acara Future Initiative Forum 2025 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 5 November 2025.
"Mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi di dalam program pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tegas Agus Jabo.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Nunung Nuryartono, Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati, Guru Besar Bidang Sejarah dan Filantropi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Amelia Fauzia, Guru Besar Bidang Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial FISIP UI Isbandi Rukminto Adi, serta stakeholder terkait lainnya.
Dalam pidatonya, Agus Jabo menjelaskan bahwa Presiden menginginkan adanya data tunggal sebagai landasan program pengentasan kemiskinan, sehingga terbit Inpres 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kemensos bertugas melakukan pemutakhiran.
“Presiden memerintahkan Indonesia harus memiliki data tunggal. Semua program, program ekonomi, program sosial, harus berangkat dari DTSEN supaya program atau optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem itu bisa terukur,” jelasnya.
Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga 0 persen pada tahun 2026 dan kemiskinan turun hingga di bawah 5 persen pada 2029. Saat ini, arah kebijakan Prabowo dalam pengentasan kemiskinan berfokus pada memperkuat program-program pemberdayaan.
Agus Jabo menambahkan, Kemensos mempunyai kurang lebih 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Setiap pendamping sudah berkomitmen untuk menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tiap tahun, untuk kemudian didorong lebih mandiri melalui pemberdayaan.
“Ini arena kerja kita, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, nanti di situ. Bagaimana kemudian kita bisa mengintervensi dengan cara kolaborasi, dengan cara sinergi, menggraduasi saudara-saudara kita yang miskin, yang selama ini menerima bantuan sosial maupun program keluarga harapan,” tandasnya.
