Berita

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Fasilitas Negara Menganggur Bakal Diserahkan ke UMKM

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 10:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah berencana mengoptimalkan fasilitas negara yang tidak terpakai untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip redaksi pada Rabu, 5 November 2025. 

Dalam program Pasar 1001 Malam yang akan dijalankan, pemerintah akan memanfaatkan fasilitas negara yang menganggur untuk memasarkan produk UMKM. 


"Fasilitas punya negara yang idle dan memiliki posisi strategis akan diserahkan ke UMKM untuk dikelola. Supaya ada display dan eksibisi serta pemasaran yang efektif buat UMKM kita," jelasnya.

Menurut Cak Imin, kebijakan itu sejalan dengan PP Nomor 7 tahun 2021, di mana semua fasilitas publik, bandara, stasiun, dan terminal rest area harus 30 persen digunakan untuk UMKM tumbuh.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurahman mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan sistem Satu Data Terintegrasi UMKM bernama Sapa UMKM. Sistem ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan menyeluruh bagi 57 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

“Petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu Sapa UMKM. Karena jumlah pengusaha mikro, kecil, dan menengah sangat besar, tentunya tidak bisa lagi dengan metode konvensional,” tutur Muhaimin.

Melalui digitalisasi tersebut, pelaku UMKM nantinya dapat lebih mudah mengakses perizinan, pembiayaan, hingga pemasaran produk dalam satu platform terpadu.

“Insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” tegasnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya