Berita

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin,. (Foto: Humas Kemenko)

Politik

Cak Imin Ungkap Jurus Presiden Prabowo Atasi Keluarga Miskin Ekstrem

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 09:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menyetujui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan.

“Pak Presiden sudah setuju, kepala keluarga miskin ekstrem akan ditraining maksimal empat bulan bagi yang berminat bekerja sebagai satpam, tenaga pertanian, maupun cleaning service. Setelah pelatihan, mereka akan langsung diserap oleh penyedia kerja,” ujar Cak Imin usai kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 5 November 2025.

Menurutnya, langkah ini merupakan terobosan konkret untuk mengatasi kemiskinan ekstrem secara produktif di mana angka kemiskinan ekstrem nasional masih berada di kisaran 1,12 persen atau sekitar 3 juta jiwa.


Selain melalui pelatihan kerja, pemerintah juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang telah dikembalikan ke negara untuk dikelola para keluarga miskin ekstrem, khususnya di sektor pertanian.

“Tanah-tanah yang dikuasai kembali oleh negara yang jumlahnya jutaan hektare itu akan diprioritaskan untuk keluarga miskin ekstrem di bidang pertanian. Kita tahu, sekitar 49 persen masyarakat miskin ekstrem berada di sektor pertanian,” jelasnya.

Cak Imin menegaskan bahwa tanah tersebut akan diberikan cuma-cuma untuk digarap para petani miskin ekstrem sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Menanggapi maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan besar, Cak Imin mengatakan pemerintah juga tengah memperkuat sektor-sektor padat karya agar dapat menampung tenaga kerja lebih banyak.

“Ya, sektor-sektor besar yang padat karya itu akan diperbanyak lagi sebagai solusi pengangguran. Di sisi lain, pemerintah akan terus menjaga agar PHK tidak terjadi melalui koordinasi lintas kementerian dan dunia usaha,” tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya