Berita

Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni (Foto: Dok. Fraksi Nasdem)

Politik

Demi Keselamatan Jemaah, Legislator Nasdem Dorong Regulasi Umrah Mandiri

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 09:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Meskipun disebut lebih murah dan telah diizinkan oleh undang-undang, praktik umrah mandiri dinilai mengandung risiko serius bagi jemaah. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih detail dan ketat.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Lisda Hendrajoni, mendesak pemerintah untuk segera membuat regulasi terperinci mengenai umrah mandiri.

"Mengenai umroh mandiri itu harus dibuat aturan yang detail, karena kalau tidak, itu tidak semua orang juga bisa kan (umrah mandiri)," kata  Lisda dalam keterangannya, Rabu, 5 November 2025.


Lisda mengatakan, pada UU Nomor 14/2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memang memperbolehkan umrah mandiri. Aturan itu memberikan opsi bagi masyarakat untuk beribadah langsung ke Tanah Suci tanpa harus melalui biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), asalkan memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan.

Namun, kata Lisda, yang menjadi persoalan ialah jika ada seseorang yang menawarkan atau mengajak orang lain untuk umrah secara mandiri. Orang tersebut sama saja seperti biro perjalanan namun tidak berizin resmi.

"Sebenarnya sudah ada aturan di sana, jadi sebenarnya umrah mandiri itu kan harusnya orang-orang yang sudah memang berpengalaman, tidak diajak oleh orang lain, tidak ada tour guide yang mengajak dia. Tapi kalau dia diajak oleh orang lain, sementara orang itu tidak berizin, kan itu jadi masalah lagi," tegasnya.

Sanksi dan denda terhadap orang atau biro yang menawarkan jasa umrah mandiri juga ada dalam UU Haji dan Umrah. 

Lebih lanjut, Lisda menegaskan, memang tren umrah secara mandiri sudah di dukung Kerajaan Arab Saudi. Bahkan, mereka sudah memasukkan ibadah haji dan umrah ke Kementerian Pariwisata.

"Jadi yang benar-benar mandiri memang ada. Tapi yang jadi masalah kan terkait keamanan. Tapi itu proses ya, untuk menjadi ke arah sana," tuturnya.

"Tapi kalau ada biasanya umrah-umrah mandiri itu, sebenarnya dia tidak mandiri, tapi ada yang mendampingi. Yang bahaya, orang yang mendampingi itu dia orang-orang yang tidak punya izin," demikian Lisda.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya