Nelayan Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan di Musim Cuaca Ekstrem

Indonesia bersiap memasuki musim angin barat. Periode ini identik dengan cuaca buruk, gelombang tinggi, dan risiko besar bagi masyarakat pesisir. 

Menurut Ketua Bidang Nelayan Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Muhammad Hafizul dalam periode tersebut menjadi dampak cuaca ekstrem paling terasa oleh nelayan kecil yang masih mengandalkan peralatan tradisional.

“Ketika musim angin barat datang, banyak nelayan tidak bisa melaut karena gelombang tinggi. Hasil tangkapan menurun, alat tangkap rusak bahkan hilang. Belum lagi risiko kecelakaan di laut yang mengancam jiwa mereka,” ujar Hafiz akrab disapa dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa malam, 4 November 2025.

Ia menegaskan bahwa kondisi ini bukan hanya soal cuaca, tetapi juga menyangkut kesenjangan ekonomi di wilayah pesisir. Ketika nelayan tidak melaut, roda ekonomi keluarga berhenti berputar.

“Banyak nelayan kecil yang akhirnya tetap memaksakan diri melaut meski cuaca buruk, karena kalau tidak, keluarga mereka tidak bisa makan. Mereka lebih takut anaknya kelaparan daripada takut dengan badai di laut,” tutur Hafiz yang juga menjabat sebagai Ketua KPPMPI Gresik.

Meskipun pergi melaut, belum tentu meraih keuntungan. Hafiz yang juga merupakan nelayan bagan tancap menceritakan bahwa dalam sepekan terakhir, hasil tangkapan ikannya hanya cukup untuk kebutuhan makan keluarga dan menutup biaya bahan bakar. 

Pendapatannya berkisar antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per trip melaut, sementara modal untuk BBM saja mencapai Rp72 ribu.

“Untuk perahu saya beli solar tiga liter seharga Rp8.000 per liter, total Rp24.000. Lalu untuk genset penerangan di bagan, saya beli pertalite empat liter, harganya Rp12.000 per liter, jadi Rp48.000. Jadi modal BBM saja sudah Rp72.000,” bebernya. 

Dengan hasil yang pas-pasan, Hafiz mengaku kini melaut bukan lagi untuk mencari untung besar, melainkan sekadar bertahan dan membawa pulang sedikit ikan untuk lauk di rumah.

KPPMPI menilai saat inilah peran pemerintah seharusnya hadir secara nyata. Hafiz menyerukan agar perlindungan terhadap nelayan kecil diperkuat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Menurut Hafiz, bentuk perhatian pemerintah bisa diwujudkan melalui; bantuan bahan pokok bagi nelayan saat masa paceklik, pemantauan dan informasi cuaca yang diperbarui secara berkala dan mudah diakses, tim tanggap darurat kebencanaan di kawasan pesisir, serta pelatihan keselamatan dan perlindungan sosial bagi nelayan dan keluarganya.

“Nelayan adalah penyumbang protein penting bagi masyarakat Indonesia. Jika mereka tidak bisa melaut karena cuaca ekstrem, bukan hanya ekonomi pesisir yang terpukul, tetapi juga ketahanan pangan kita,” tambahnya.

Hafiz yang sudah mulai menjadi nelayan sejak usia remaja, dan mulai melaut sendiri sejak usia 20 tahun. Memahami betul bagaimana kerasnya hidup sebagai nelayan. 

Ia berharap agar pemerintah lebih aktif turun ke lapangan, mendengar suara para nelayan, dan memastikan mereka tidak dibiarkan berjuang sendirian menghadapi badai.

“Kami tidak meminta yang berlebihan. Kami hanya ingin pemerintah hadir ketika laut sedang tidak bersahabat,” pungkasnya.