Berita

Ketua Umum Projo, Budi Arie. (Antara)

Politik

Projo Sulit Lolos Parlemen Jika Jadi Partai

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 11:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menilai wajar jika Projo hingga kini belum bertransformasi menjadi partai politik. Menurutnya, ada kerumitan mendasar yang membuat relawan politik sulit menapaki jalur formal politik elektoral.

“Secara teori dan prinsip, relawan politik itu bagus. Mereka bisa menggarap hal-hal yang selama ini tidak dilakukan oleh partai politik,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 4 November 2025.

Namun, persoalan muncul ketika relawan dikaitkan dengan kepentingan politik elektoral. Adi menilai, kekuatan politik relawan seperti Projo sulit diukur secara nyata.


“Kalau mau mengukur kekuatan partai politik kan gampang, lihat apakah lolos parlemen. Tapi bagaimana cara mengukur kekuatan relawan politik seperti Projo? Jumlah anggotanya berapa, partisipatorisnya berapa? Ini yang saya sebut rancu,” jelasnya.

Menurut Adi, partai politik punya instrumen yang jelas untuk menilai kekuatan, yakni keterwakilan di parlemen, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Sedangkan relawan tidak memiliki tolok ukur serupa.

“Untuk mengukur relawan politik, apakah mereka solid dan punya mesin yang kredibel untuk memenangkan pertarungan, itu rumit,” katanya.

Adi menduga, kerumitan inilah yang membuat Projo berhati-hati untuk berubah menjadi partai politik. Selain persoalan struktur dan soliditas, tantangan terbesar adalah lolos dalam kontestasi pemilu.

“Ngajak orang menjadi bagian dari partai, dari struktur politik tertentu, hari ini sangat rumit. Maka sekalipun muncul partai baru tiap pemilu, banyak yang tidak bisa lolos ke parlemen,” ujarnya.

“Mungkin ini yang dipertimbangkan Projo. Kalau jadi partai, jangan-jangan tidak lolos ikut pemilu. Sekalinya ikut, bisa jadi tidak lolos ke parlemen,” tutup Adi Prayitno.



Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya