Jokowi Giring Opini Agar Prabowo Intervensi Kerugian Whoosh

Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dianggap sedang menggiring opini agar pemerintahan Prabowo Subianto melakukan intervensi terhadap kerugian yang diakibatkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Hal itu disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, merespons pernyataan Jokowi yang malah membahas soal kemacetan di banding menjawab isu dugaan markup.

"Siaga 98 menilai pernyataan Joko Widodo yang menyebut proyek Whoosh sebagai transportasi publik yang perlu disubsidi dengan alasan merupakan investasi sosial, merupakan upaya menggiring opini agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi terhadap kerugian yang kini dialami proyek tersebut," kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 2 November 2025.

Pernyataan tersebut kata Hasanuddin, secara tersirat ingin menempatkan proyek Whoosh sebagai tanggung jawab sosial negara, bukan sebagai bagian dari kebijakan bisnis yang harus akuntabel dan efisien.

"Padahal publik mengetahui bahwa proyek ini sejak awal didesain sebagai kerja sama investasi, bukan proyek subsidi murni. Siaga 98 juga menilai, pernyataan ini berpotensi menutupi perdebatan publik yang sedang berkembang terkait efisiensi proyek dan dugaan mark up biaya yang hingga kini belum terjawab secara transparan," terang Hasanuddin.

Padahal kata Hasanuddin, publik berhak mengetahui sejauh mana proyek tersebut dikelola secara profesional, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab fiskal negara.

"Kami mengingatkan bahwa subsidi publik tidak boleh dijadikan alat untuk menutupi kesalahan manajemen proyek ataupun justifikasi atas kegagalan pengelolaan investasi," tutur Hasanuddin.

Untuk itu kata Hasanuddin, pemerintahan Presiden Prabowo harus tetap memegang prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam menilai proyek strategis nasional, termasuk dalam mengambil kebijakan lanjutan atas Whoosh.

"Subsidi boleh diberikan, tetapi dengan dasar yang jelas, argumentasi ekonomi yang kuat, dan mekanisme pengawasan publik yang ketat, bukan sebagai bentuk penyelamatan atas kesalahan masa lalu. Kami mendukung penuh sikap Menkeu Purbaya yang menolak menanggung utang Whoosh dibebankan ke APBN," pungkas Hasanuddin.