Jalan antara Maroko dan Mauritania di Sahara Barat. (Foto: AFP)
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menyetujui resolusi yang didukung Amerika Serikat (AS) terkait Sahara Barat. Keputusan ini semakin menguatkan posisi Maroko atas wilayah yang disengketakan tersebut.
Dalam pemungutan suara yang digelar Jumat 31 Oktober 2025 waktu setempat, 11 negara mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia, China, dan Pakistan abstain. Aljazair, yang menjadi pendukung utama Front Polisario, menolak keras keputusan itu.
Resolusi tersebut menyatakan otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko menjadi satu-satunya solusi yang paling layak untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah kaya fosfat itu.
Sebelumnya wilayah ini diklaim oleh Maroko dan Front Polisario, yang beroperasi dari kamp-kamp pengungsi di Aljazair barat daya dan mengklaim mewakili masyarakat Sahrawi yang merupakan penduduk asli wilayah yang disengketakan
“Hasil pemungutan suara bersejarah sekaligus membangun momentum untuk perdamaian yang telah lama dinantikan di Sahara Barat,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz dikutip dari The Guardian pada Sabtu, 1 November 2025.
Namun bagi Aljazair, resolusi itu masih jauh dari harapan rakyat Sahrawi.
“Resolusi ini masih memiliki sejumlah kekurangan. Resolusi ini jauh di bawah, saya katakan, harapan dan aspirasi sah rakyat Sahara Barat, yang diwakili oleh Front Polisario,” kata Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama.
Melalui keputusan tersebut, Dewan Keamanan juga memperpanjang mandat misi penjaga perdamaian PBB (MINURSO) selama satu tahun. Sekjen PBB António Guterres diminta meninjau mandat misi itu dalam enam bulan ke depan untuk melihat kemajuan dalam resolusi tersebut.
“Resolusi PBB menyerukan semua pihak yang terlibat untuk memanfaatkan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini untuk perdamaian abadi,”imbau DK PBB.
Langkah ini bisa menggeser dinamika proses yang buntu sejak rencana referendum ditunda akibat perselisihan daftar pemilih lebih dari tiga dekade lalu.
Maroko, yang telah membangun infrastruktur besar-besaran dan mengontrol hampir seluruh wilayah tersebut, menyambut kemenangan diplomatik ini.
“Resolusi ini membuka babak baru dan penuh kemenangan dalam proses mengabadikan karakter Maroko di Sahara, yang dimaksudkan untuk mengakhiri masalah ini secara definitif,” kata Raja Mohammed VI.
Sebaliknya, Front Polisario menegaskan tidak akan terlibat dalam proses politik yang dianggap hanya melegitimasi pendudukan militer ilegal Maroko. Mereka menyatakan bahwa perdamaian tidak akan tercapai dengan memberi penghargaan kepada ekspansionisme.
