Berita

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Foto: Dok. PDIP)

Politik

Megawati: Dunia Perlu Dibangun Kembali dengan Pancasila dan Keadilan Global

SABTU, 01 NOVEMBER 2025 | 12:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menyerukan kepada masyarakat dunia untuk meninggalkan tatanan lama yang diwarnai kolonialisme dan ketidaksetaraan. Menurutnya, dunia harus dibangun kembali di atas fondasi kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan global.

Seruan tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya di seminar internasional peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Museum Bung Karno, Blitar, Sabtu 1 November 2025. Ia kembali merujuk pada pemikiran ayahnya, Bung Karno, yang pernah disampaikan di Sidang Umum PBB tahun 1960.

“Dunia lama yang dibangun di atas kolonialisme dan imperialisme harus digantikan oleh dunia baru yang berkeadilan. Guna membangun dunia semacam itu, Bung Karno mempersembahkan Pancasila bagi dunia,” kata Megawati dalam pidatonya di seminar internasional 70 Tahun Konferensi Asia–Afrika (KAA) di Museum Bung Karno, Blitar, Sabtu, 1 November 2025.


Ia secara spesifik menjelaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai etika global karena mampu menyeimbangkan unsur-unsur penting, seperti keseimbangan antara dunia materiil dan spirituil, keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, keseimbangan antara kedaulatan nasional dan solidaritas antarbangsa.

Megawati menilai di tengah krisis moral, ketimpangan digital, dan konflik geopolitik berkepanjangan (seperti perang Rusia-Ukraina dan krisis di Timur Tengah), dunia saat ini sangat membutuhkan nilai moral yang kuat, alih-alih kekuasaan. Tanpa dasar moral yang kokoh, dunia akan terus didominasi pertarungan hegemoni.

“Pancasila bisa menjadi etika global yang memuliakan martabat manusia dan menolak segala bentuk penindasan,” tegasnya, sambil menyoroti isu krusial seperti Palestina yang memerlukan pengakuan kedaulatan mutlak.

Untuk mewujudkan tatanan global yang benar-benar adil, Megawati menyoroti perlunya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar lembaga tersebut lebih demokratis dan mewakili seluruh bangsa secara setara.

Ia mengacu pada seruan Bung Karno untuk 'demokratisasi' PBB dengan menghapuskan hak veto di Dewan Keamanan. Seruan ini sejalan dengan wacana reformasi yang kini menguat. Laporan United Nations Reform Agenda 2024 bahkan mencatat bahwa lebih dari 70 negara anggota mendukung penghapusan atau pembatasan hak veto karena dianggap menghambat penyelesaian konflik kemanusiaan global.

Megawati menyimpulkan bahwa seruan Bung Karno "To Build the World Anew" hanya dapat terwujud jika dunia menjadikan nilai moral sebagai fondasi utama kemajuan, bukan tunduk pada mesin dan modal.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

UPDATE

Prabowo Ingin Tunjukkan RI Bukan Objek Perebutan Pengaruh Global

Senin, 01 Juni 2026 | 04:03

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

Delapan Gudang Kendaraan Bodong di Deli Serdang Digerebek, 135 Motor Disita

Senin, 01 Juni 2026 | 03:29

Kampung Rambutan Dipadati Penumpang Arus Balik Iduladha

Senin, 01 Juni 2026 | 03:19

Herdinata Tega Bunuh Temannya Gegara Handphone Diambil

Senin, 01 Juni 2026 | 03:09

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Diplomasi Pertahanan Indonesia Lebih Antisipatif terhadap Ancaman Global

Senin, 01 Juni 2026 | 02:25

Agustus 1945: Ketika Jakarta Kota Tanpa Tuan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:14

Cegah Penyimpangan Seks, Yayasan Humaniora Nikahkan Pasangan Pemulung

Senin, 01 Juni 2026 | 01:47

46 Persen Anggota DPR Fraksi Gerindra Tak Patuh Lapor LHKPN

Senin, 01 Juni 2026 | 01:29

Selengkapnya