Berita

Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh. (Foto: KAI)

Politik

Kader PDIP Penasaran Trik Jokowi Rayu Xi Jinping Bangun Whoosh

SABTU, 01 NOVEMBER 2025 | 02:43 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Utang menggelembung Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh merupakan hasil dari kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang keliru. Sebab, saat ini pemerintah harus menanggung beban yang begitu besar.

Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean mengatakan, proyek Whoosh dibentuk berdasarkan ambisi Jokowi dan bukan kebutuhan masyarakat. 

"Kereta cepat ini tidak bisa disebut kategori investasi sosial maupun public service obligation, karena kereta cepat ini bukan kebutuhan mendasar masyarakat," kata Ferdinand dalam program Interupsi di iNews, dikutip Sabtu 1 November 2025.


Ia kemudian mencontohkan transportasi umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seperti Transjakarta. Meski merugi, Transjakarta tetap mendapat subsidi dari Pemprov DKI Jakarta karena merupakan kebutuhan masyarakat.

"Transjakarta juga itu merugi, karena itu kebutuhan masyarakat maka disubsidi oleh Pemda DKI Jakarta," kata Ferdinand.

Ia lalu mengkritisi pernyataan Jokowi yang menyebut proyek Whoosh merupakan investasi social sehingga tidak masalah merugi.

"Karena ini B to B, business to business, saya tidak mengerti kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan ini investasi sosial, rugi transportasi umum tidak apa-apa, bagaimana cara Jokowi dulu merayu (Presiden China) Xi Jinping supaya mau membiayai proyek ini kalau ini didesain rugi?" pungkas Ferdinand. 

Sebelumnya, Jokowi menyebut bahwa proyek Whoosh merupakan investasi sosial, bukan untuk mencari keuntungan finansial. Hal tersebut berdasarkan kemacetan yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung selama 20-40 tahun terakhir.

Jokowi menjelaskan, pembangunan Whoosh adalah solusi krusial untuk mengatasi masalah kerugian ekonomi akibat kemacetan parah di kawasan megapolitan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya