Berita

Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh. (Foto: KAI)

Politik

Kader PDIP Penasaran Trik Jokowi Rayu Xi Jinping Bangun Whoosh

SABTU, 01 NOVEMBER 2025 | 02:43 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Utang menggelembung Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh merupakan hasil dari kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang keliru. Sebab, saat ini pemerintah harus menanggung beban yang begitu besar.

Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean mengatakan, proyek Whoosh dibentuk berdasarkan ambisi Jokowi dan bukan kebutuhan masyarakat. 

"Kereta cepat ini tidak bisa disebut kategori investasi sosial maupun public service obligation, karena kereta cepat ini bukan kebutuhan mendasar masyarakat," kata Ferdinand dalam program Interupsi di iNews, dikutip Sabtu 1 November 2025.


Ia kemudian mencontohkan transportasi umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seperti Transjakarta. Meski merugi, Transjakarta tetap mendapat subsidi dari Pemprov DKI Jakarta karena merupakan kebutuhan masyarakat.

"Transjakarta juga itu merugi, karena itu kebutuhan masyarakat maka disubsidi oleh Pemda DKI Jakarta," kata Ferdinand.

Ia lalu mengkritisi pernyataan Jokowi yang menyebut proyek Whoosh merupakan investasi social sehingga tidak masalah merugi.

"Karena ini B to B, business to business, saya tidak mengerti kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan ini investasi sosial, rugi transportasi umum tidak apa-apa, bagaimana cara Jokowi dulu merayu (Presiden China) Xi Jinping supaya mau membiayai proyek ini kalau ini didesain rugi?" pungkas Ferdinand. 

Sebelumnya, Jokowi menyebut bahwa proyek Whoosh merupakan investasi sosial, bukan untuk mencari keuntungan finansial. Hal tersebut berdasarkan kemacetan yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung selama 20-40 tahun terakhir.

Jokowi menjelaskan, pembangunan Whoosh adalah solusi krusial untuk mengatasi masalah kerugian ekonomi akibat kemacetan parah di kawasan megapolitan.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya