Berita

Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh. (Foto: KAI)

Politik

Kader PDIP Penasaran Trik Jokowi Rayu Xi Jinping Bangun Whoosh

SABTU, 01 NOVEMBER 2025 | 02:43 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Utang menggelembung Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh merupakan hasil dari kebijakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang keliru. Sebab, saat ini pemerintah harus menanggung beban yang begitu besar.

Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean mengatakan, proyek Whoosh dibentuk berdasarkan ambisi Jokowi dan bukan kebutuhan masyarakat. 

"Kereta cepat ini tidak bisa disebut kategori investasi sosial maupun public service obligation, karena kereta cepat ini bukan kebutuhan mendasar masyarakat," kata Ferdinand dalam program Interupsi di iNews, dikutip Sabtu 1 November 2025.


Ia kemudian mencontohkan transportasi umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, seperti Transjakarta. Meski merugi, Transjakarta tetap mendapat subsidi dari Pemprov DKI Jakarta karena merupakan kebutuhan masyarakat.

"Transjakarta juga itu merugi, karena itu kebutuhan masyarakat maka disubsidi oleh Pemda DKI Jakarta," kata Ferdinand.

Ia lalu mengkritisi pernyataan Jokowi yang menyebut proyek Whoosh merupakan investasi social sehingga tidak masalah merugi.

"Karena ini B to B, business to business, saya tidak mengerti kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan ini investasi sosial, rugi transportasi umum tidak apa-apa, bagaimana cara Jokowi dulu merayu (Presiden China) Xi Jinping supaya mau membiayai proyek ini kalau ini didesain rugi?" pungkas Ferdinand. 

Sebelumnya, Jokowi menyebut bahwa proyek Whoosh merupakan investasi sosial, bukan untuk mencari keuntungan finansial. Hal tersebut berdasarkan kemacetan yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung selama 20-40 tahun terakhir.

Jokowi menjelaskan, pembangunan Whoosh adalah solusi krusial untuk mengatasi masalah kerugian ekonomi akibat kemacetan parah di kawasan megapolitan.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya