Mantan Presiden Joko Widodo dan mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno. (Setkab)
Ekonom Anthony Budiawan menyoroti polemik utang dan dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kini kembali ramai diperbincangkan publik.
Ia mendesak aparat penegak hukum, untuk turun tangan mengusut tuntas proses yang terjadi sejak awal proyek tersebut digagas.
“Mau tidak mau aparat penegak hukum harus turun tangan, khususnya KPK. KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini semua bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Apakah benar Pak Jokowi itu langsung bertanggung jawab atau memang ada oknum di bawahnya yang bermain,” tegas Anthony lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.
Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik, termasuk apakah ada keterlibatan kementerian terkait yang kala itu memegang kendali atas proyek tersebut.
“Apakah ada juga selain Jokowi, mungkin Kementerian BUMN yang saat itu dianggap sebagai pemilik proyek, atau di situ juga ada Luhut Binsar Panjaitan,” ujar Anthony.
Ia juga menyoroti pernyataan Luhut yang menyebut proyek kereta cepat sudah “busuk sejak awal”. Menurut Anthony, pernyataan itu justru mengindikasikan adanya upaya untuk lepas tanggung jawab.
“Anehnya, Luhut melontarkan statement bahwa proyek kereta cepat Whoosh ini sudah busuk sejak awal. Ini saya lihat sudah agenda untuk cuci tangan lalu mencari kambing hitam,” katanya.
Anthony menilai, apabila mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas proyek tersebut, maka sorotan seharusnya diarahkan pada Kementerian BUMN di masa Menteri Rini Soemarno.
“Siapa pemilik proyek pada saat itu? Ya Kementerian BUMN. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Rini Soemarno. Rini sudah pasti harus ditarik karena dia yang menyelenggarakan semuanya, karena BUMN di bawah dia,” jelasnya.
Anthony juga mengungkapkan adanya informasi menarik yang menunjukkan bahwa Rini Soemarno sendiri sempat mengaku tidak mengetahui rencana proyek tersebut pada awalnya.
“Yang menarik, ada informasi yang menyatakan bahwa saat itu Rini mengatakan dia juga tidak tahu mengenai proyek ini awalnya. Proyek ini muncul ketika dia ke China bersama rombongan presiden, lalu visit site ke pabrik kereta cepat. Saat itu Jokowi mengatakan ‘ini saya mau ada satu di Indonesia’,” tutur Anthony.
Pernyataan itu, lanjut Anthony, sejalan dengan pendapat pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut bahwa ide pembangunan kereta cepat memang berasal langsung dari Presiden Jokowi.
“Jadi ini klop dengan pernyataan Agus Pambagio bahwa ide kereta cepat adalah ide Jokowi,” pungkasnya.
