Berita

Retail Alfa Mart. (Foto: RMOL)

Bisnis

Pemerintah Harus Buat Regulasi Kendalikan Ritel Modern

JUMAT, 31 OKTOBER 2025 | 09:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar terkait ketimpangan antara pertumbuhan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret dengan daya tahan UMKM dan toko rakyat ditanggapi Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani).

Ketua Umum Gerbang Tani, Idham Arsyad, menyebut persoalan ini bukan sekadar sentimen, melainkan realitas struktural yang terjadi di hampir seluruh daerah Indonesia.

“Kami menemukan fakta di lapangan bahwa ekspansi ritel modern berjalan tanpa kendali spasial yang jelas. Warung dan toko rakyat kehilangan ruang hidup, bukan karena kalah bersaing secara niat, tetapi karena sistem yang tidak seimbang,” ujar Idham Arsyad di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.


Gerbang Tani menilai bahwa kekosongan aturan dan lemahnya koordinasi antarinstansi membuat dampak ritel modern terhadap ekonomi rakyat tidak pernah benar-benar diantisipasi.

Untuk itu, Gerbang Tani mendorong pemerintah pusat mengambil langkah-langkah regulatif dan eksekutif dengna menyusun regulasi nasional tentang tata ruang dan kepadatan ritel modern yang mencegah penumpukan gerai di sekitar pasar rakyat dan permukiman produktif.

Selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres yang memandatkan minimal 20–30% ruang rak ritel modern diisi produk lokal dan hasil UMKM daerah. Membangun sistem logistik bersama berbasis BUMN dan koperasi, agar produk lokal tidak terbebani ongkos distribusi tinggi.

Memberikan insentif fiskal dan kemudahan izin edar bagi ritel yang bermitra aktif dengan UMKM, terutama di sektor pangan dan produk desa. Membentuk forum kemitraan nasional ritel–UMKM, dipimpin oleh Kemenko PM bersama Kemenkop, Kemendag, dan pemerintah daerah.

“Pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tapi juga sebagai arsitek ekosistem ekonomi baru yang menjamin keseimbangan antara kekuatan modal dan keberlanjutan ekonomi rakyat,” lanjut Idham.

Gerbang Tani juga menegaskan bahwa isu ini bukan anti-ritel, tetapi anti-ketimpangan. Ritel modern bisa menjadi motor kemajuan ekonomi rakyat jika diarahkan melalui kebijakan yang jelas, terukur, dan berpihak.

“Yang kita butuhkan bukan permusuhan antara yang besar dan yang kecil, tapi desain pasar yang membuat keduanya tumbuh bersama. Pernyataan Menko PM membuka pintu perubahan itu, dan kami berdiri tegak di belakang semangat tersebut,” tutup Idham Arsyad.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya