Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). (Foto: Humas Kemenko PM)
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyoroti tingginya angka pengangguran di Indonesia, terutama di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Ini alarm serius. SMK didesain untuk menyiapkan anak-anak muda agar siap bekerja, tapi justru menjadi penyumbang pengangguran tertinggi,” ujar Cak Imin saat menghadiri Kick Off Pesantren Inklusif Berdaya di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 29 Oktober 2025.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK tercatat mencapai 8,00 persen, menjadi yang tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.
Sebagai pembanding, TPT lulusan SMA sebesar 6,35 persen, dan lulusan perguruan tinggi (D4/S1/S2/S3) sebesar 6,23 persen. Adapun secara nasional, TPT Indonesia berada di angka 4,76 persen atau sekitar 7,28 juta orang.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Cak Imin mengungkapkan akan segera merumuskan program “SMK Go Global”sebagai salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengatasi pengangguran.
“Presiden Insyaallah setuju dengan apa yang disebut Kick Off SMK Go Global yang menyiapkan beasiswa bagi lulusan agar siap bekerja dengan cepat melalui pelatihan yang efektif, terukur, dan terencana. Insyaallah dalam waktu dekat akan ada SMK Go Global untuk mengatasi pengangguran di tanah air,” ujar Cak Imin optimistis.
Ia menjelaskan, program SMK Go Global akan menjadi wadah penguatan keterampilan vokasi berbasis kebutuhan industri, sekaligus membuka peluang kerja di tingkat nasional maupun internasional. Program ini juga akan memperkuat kerja sama lintas kementerian dan dunia industri untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja.
“Dengan begitu, kita benahi problem ini dari hilir dan hulunya, dari kurikulum, pelatihan, hingga penyaluran kerja. Pendidikan vokasi harus menjadi jalan keluar, bukan justru sumber pengangguran,” tegasnya.
Sejarah pendirian SMK di Indonesia sendiri bermula dari gagasan pemerintah pada awal 1950-an untuk membentuk sekolah kejuruan yang dapat menghasilkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri nasional.
SMK (dulunya dikenal sebagai Sekolah Teknik dan Sekolah Kejuruan) dibentuk untuk mencetak lulusan yang kompetitif, produktif, dan berdaya saing. Namun, seiring waktu, kurikulum dan sistem pelatihannya belum sepenuhnya kompatibel dengan kebutuhan dunia kerja modern. Akibatnya, lulusan SMK justru banyak yang kesulitan terserap di pasar tenaga kerja.
