Berita

Ketua KPK Setyo Budiyanto dan pejabat KPK menyambangi kantor Gubernur DIY, Selasa, 28 Oktober 2025. (Foto: Humas KPK)

Hukum

Yogyakarta Siap jadi Pusat Peringatan Hakordia 2025

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 16:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Desember 2025 akan berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pada hari ini Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyambangi kantor Gubernur DIY untuk beraudiensi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

"Dalam rangka persiapan awal rencana peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember. Tahun ini, rangkaian kegiatan tersebut rencana akan berpusat di Yogyakarta," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa sore, 28 Oktober 2025.


Ia menerangkan, KPK mengajak seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, CSO, dan masyarakat sipil lainnya untuk menjadikan peringatan Hakordia 2025 sebagai penguat kembali semangat antikorupsi.

Budi membeberkan alasan KPK memilih Yogyakarta sebagai tempat peringatan Hakordia 2025. Yogyakarta kata Budi, merupakan kota pendidikan dan kota budaya, selaras dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi, khususnya melalui lajur pencegahan dan pendidikan, yang juga masuk ke dalam ruang-ruang pendidikan dan budaya.

"Selain itu, Jogja sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, harapannya juga menjadi salah satu rujukan daerah lain untuk melakukan improvement," terangnya.

Budi menjelaskan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah. Pun melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), dengan memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan-temuan risiko terjadinya korupsi pada suatu institusi.

"Di wilayah Jogja, KPK sebelumnya juga melakukan piloting untuk program desa antikorupsi, yang saat ini terus berkembang dan sudah ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Termasuk pengembangannya, yaitu kota/kabupaten antikorupsi," pungkasnya.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Dasco Ungkap Target Closing RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:49

Ahmad Luthfi Minta Daerah Dilibatkan dalam Evaluasi MBG

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:23

Pameran "Aku Arek Suroboyo" Kuak Sisi Lain Bung Karno yang Jarang Diketahui

Minggu, 07 Juni 2026 | 19:11

Usulan Natalius Pigai, Ikhtiar Hadirkan Polri Lebih Modern dan Adaptif

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:53

Pajak, Kepercayaan dan Kontrak Sosial

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:49

Jalur Titipan SPMB Masuk Pidana Korupsi, Mau Anak Pintar Kok Nyogok...

Minggu, 07 Juni 2026 | 18:23

Jurus Seribu Langkah Gagal, Eksekutor Jambret Jakbar Digulung!

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:36

Ditolak Daerah, Mubes V Kosgoro 1957 Dianggap Cacat Prosedur

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:32

Hari Lingkungan Hidup, Pertamina Gaspol Inovasi Sampah dan Tanam Pohon

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:24

Ini Instruksi Khusus Prabowo ke Seskab Teddy Soal Sekolah Rakyat

Minggu, 07 Juni 2026 | 17:07

Selengkapnya