Berita

Ketua KPK Setyo Budiyanto dan pejabat KPK menyambangi kantor Gubernur DIY, Selasa, 28 Oktober 2025. (Foto: Humas KPK)

Hukum

Yogyakarta Siap jadi Pusat Peringatan Hakordia 2025

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 16:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Desember 2025 akan berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pada hari ini Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyambangi kantor Gubernur DIY untuk beraudiensi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

"Dalam rangka persiapan awal rencana peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember. Tahun ini, rangkaian kegiatan tersebut rencana akan berpusat di Yogyakarta," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa sore, 28 Oktober 2025.


Ia menerangkan, KPK mengajak seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, CSO, dan masyarakat sipil lainnya untuk menjadikan peringatan Hakordia 2025 sebagai penguat kembali semangat antikorupsi.

Budi membeberkan alasan KPK memilih Yogyakarta sebagai tempat peringatan Hakordia 2025. Yogyakarta kata Budi, merupakan kota pendidikan dan kota budaya, selaras dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi, khususnya melalui lajur pencegahan dan pendidikan, yang juga masuk ke dalam ruang-ruang pendidikan dan budaya.

"Selain itu, Jogja sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, harapannya juga menjadi salah satu rujukan daerah lain untuk melakukan improvement," terangnya.

Budi menjelaskan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah. Pun melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), dengan memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan-temuan risiko terjadinya korupsi pada suatu institusi.

"Di wilayah Jogja, KPK sebelumnya juga melakukan piloting untuk program desa antikorupsi, yang saat ini terus berkembang dan sudah ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Termasuk pengembangannya, yaitu kota/kabupaten antikorupsi," pungkasnya.


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya