Berita

Ketua KPK Setyo Budiyanto dan pejabat KPK menyambangi kantor Gubernur DIY, Selasa, 28 Oktober 2025. (Foto: Humas KPK)

Hukum

Yogyakarta Siap jadi Pusat Peringatan Hakordia 2025

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 16:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Desember 2025 akan berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pada hari ini Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyambangi kantor Gubernur DIY untuk beraudiensi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

"Dalam rangka persiapan awal rencana peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember. Tahun ini, rangkaian kegiatan tersebut rencana akan berpusat di Yogyakarta," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa sore, 28 Oktober 2025.


Ia menerangkan, KPK mengajak seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, CSO, dan masyarakat sipil lainnya untuk menjadikan peringatan Hakordia 2025 sebagai penguat kembali semangat antikorupsi.

Budi membeberkan alasan KPK memilih Yogyakarta sebagai tempat peringatan Hakordia 2025. Yogyakarta kata Budi, merupakan kota pendidikan dan kota budaya, selaras dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi, khususnya melalui lajur pencegahan dan pendidikan, yang juga masuk ke dalam ruang-ruang pendidikan dan budaya.

"Selain itu, Jogja sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, harapannya juga menjadi salah satu rujukan daerah lain untuk melakukan improvement," terangnya.

Budi menjelaskan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah. Pun melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), dengan memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan-temuan risiko terjadinya korupsi pada suatu institusi.

"Di wilayah Jogja, KPK sebelumnya juga melakukan piloting untuk program desa antikorupsi, yang saat ini terus berkembang dan sudah ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Termasuk pengembangannya, yaitu kota/kabupaten antikorupsi," pungkasnya.


Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

UPDATE

AKBP Didik Konsumsi Serbuk Haram sejak 2019

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:10

Anggaran Pendidikan Bisa Dioptimalkan Tanpa Direcoki MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:08

THR di Jakarta Harus Cair Paling Lambat Dua Pekan sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:25

Ibnu Muljam, Pembunuh Ali yang Hafal Al-Qur'an

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:11

PDIP Sesalkan MBG Sedot Dana Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:01

Ubunubunomologi

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:34

MBG Sah Pakai Anggaran Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:11

Golkar Dukung Impor 105 Ribu Mobil India Ditunda

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:00

Arief Poyuono: Megawati Dukung Program MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:25

Aksi Anarkis Mahasiswa di Polda DIY Ancam Demokrasi

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:23

Selengkapnya