Berita

Ketua KPK Setyo Budiyanto dan pejabat KPK menyambangi kantor Gubernur DIY, Selasa, 28 Oktober 2025. (Foto: Humas KPK)

Hukum

Yogyakarta Siap jadi Pusat Peringatan Hakordia 2025

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 16:53 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 9 Desember 2025 akan berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pada hari ini Ketua KPK, Setyo Budiyanto menyambangi kantor Gubernur DIY untuk beraudiensi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X.

"Dalam rangka persiapan awal rencana peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember. Tahun ini, rangkaian kegiatan tersebut rencana akan berpusat di Yogyakarta," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa sore, 28 Oktober 2025.


Ia menerangkan, KPK mengajak seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, CSO, dan masyarakat sipil lainnya untuk menjadikan peringatan Hakordia 2025 sebagai penguat kembali semangat antikorupsi.

Budi membeberkan alasan KPK memilih Yogyakarta sebagai tempat peringatan Hakordia 2025. Yogyakarta kata Budi, merupakan kota pendidikan dan kota budaya, selaras dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi, khususnya melalui lajur pencegahan dan pendidikan, yang juga masuk ke dalam ruang-ruang pendidikan dan budaya.

"Selain itu, Jogja sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, harapannya juga menjadi salah satu rujukan daerah lain untuk melakukan improvement," terangnya.

Budi menjelaskan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah. Pun melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), dengan memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan-temuan risiko terjadinya korupsi pada suatu institusi.

"Di wilayah Jogja, KPK sebelumnya juga melakukan piloting untuk program desa antikorupsi, yang saat ini terus berkembang dan sudah ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Termasuk pengembangannya, yaitu kota/kabupaten antikorupsi," pungkasnya.


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

Prabowo Tindak Lanjuti Usulan Tambah Beasiswa S3 bagi Dosen

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:09

Panitia Ogah Disusupi Politik, Jokowi Batal Ikut Kirab Budaya di Lampung Timur

Minggu, 28 Juni 2026 | 16:06

Sekolah Rakyat Bogor Padukan Panorama Alam dan Fasilitas Pendidikan Modern

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:43

400 Lajang Ikut Golek Garwo, Kemenag Dorong Lahirnya Keluarga Sakinah

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:35

Dana SAL Kemenkeu Perkuat Likuiditas dan Intermediasi Bank Mandiri

Minggu, 28 Juni 2026 | 15:29

Prabowo Target Pangkas BUMN dari 1.000 Jadi 250 Perusahaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:47

Safari Politik Jokowi Bareng PSI Picu Sorotan

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:28

Daftar 32 Tim yang Lolos Piala Dunia 2026, Lajut Fase gugur

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:16

Australia Gandakan Denda Platform Medsos Nakal hingga Rp1 Triliun

Minggu, 28 Juni 2026 | 14:06

Membaca Sinyal di Balik Ritual Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung

Minggu, 28 Juni 2026 | 13:56

Selengkapnya