Berita

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok KCIC)

Politik

Kereta Cepat Semakin Hangat, KPK Jangan Diam Dong!

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 15:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Prof Rhenald Kasali, menyoroti polemik yang terus memanas terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). 

Ia menilai, terlepas dari segala kontroversi, pembangunan moda transportasi modern itu adalah bagian dari kemajuan zaman yang tak bisa dihindari.

“Kereta cepat semakin hari semakin hangat. Barangnya sudah jadi, sudah bergerak, dan tentu saja dunia memang bergerak ke arah kecepatan,” ujar Rhenald seperti dikutip redaksi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 28 Oktober 2025.


Rhenald menggambarkan, percepatan infrastruktur transportasi bukan hal baru di Indonesia. Ia mencontohkan perjalanan Jakarta–Surabaya yang dulu bisa memakan waktu hingga 24 jam lewat Pantura, kini bisa ditempuh 10–12 jam lewat jalan tol. Begitu pula dengan Jakarta–Bandung yang kini hanya butuh waktu singkat berkat kereta cepat.

“Luar biasa kan kemajuannya. Dulu ke Bandung lama, sekarang bisa cepat. Jadi inilah perkembangan zaman,” katanya.

Namun, Rhenald tak menutup mata atas gejolak di balik kemajuan tersebut. Ia menyebut, publik kini tengah diliputi kemarahan terhadap isu korupsi yang membayangi proyek besar itu. Karena itu, ia meminta lembaga antirasuah tak bersikap pasif.

“Tentu saja kita mengharapkan KPK jangan diam dong. Ini kan jadi ramai ke mana-mana. KPK menunggu laporan masyarakat dan lain sebagainya, nggak perlu. KPK langsung bergerak seperti kata Prof Mahfud MD. Kalau korupsi memang harus dituntaskan, kita nggak main-main terhadap masalah korupsi,” tegasnya.

Menurut Rhenald, isu kereta cepat bukan hanya soal kecepatan atau teknologi, melainkan juga kompleksitas kebijakan dan pembiayaan. Ia mencatat setidaknya ada 11 aspek penting dalam proyek tersebut.

“Pertama, korupsi. Kedua, utang. Ketiga, biaya terutama perbandingan antarnegara dan cost overrun. Lalu APBN yang pernah diberikan kepada perusahaan kereta api. Yang kelima, sebenarnya kita butuh atau tidak sih,” urainya.

Selain itu, Rhenald juga menyinggung aspek perbandingan biaya per kilometer antara Indonesia dan negara lain. Ia mencontohkan proyek kereta cepat di California, Amerika Serikat, yang sejak 2008 tak kunjung selesai meski sudah menelan biaya lebih dari 100 miliar dolar AS.

“Indonesia kesannya tinggi sekali ya, tapi tiap negara beda-beda. Di California aja nggak jadi-jadi dari tahun 2008 sampai sekarang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti aspek keberlanjutan proyek, jumlah penumpang, hingga model bisnis yang dijalankan. Menurutnya, semua itu harus dikaji jujur dan terbuka agar proyek strategis tak berubah menjadi beban jangka panjang.

“Yang ke-10 bisnis model, dan yang ke-11 Jepang versus China. Saya seringkali mengatakan Indonesia ini bisa apes karena geopolitik, pertarungan antar dua negara,” pungkas Rhenald.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Kejagung Periksa PNS Pemprov Banten terkait Korupsi MBG

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:17

Ahli dari Polri Untungkan Febri Adriansyah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 06:03

Kinerja BUMD DKI Dituntut Lebih Terukur

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:53

Bayar Rp650 Juta tapi Gagal Lolos Kedokteran Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:41

KPK Bongkar Mahar Rp1,12 Miliar di Jalur Mandiri Unsoed

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:29

Kiai Marsudi Dinilai Mampu Membangun Kemajuan NU Tanpa Kehilangan Jati Diri

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:17

Rektor Unsoed Diduga Terima Gratifikasi Rp680 Juta Lewat Mulyono

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:46

Ahli Praperadilan Febrie Sebut TPPU Perlu Tindak Pidana Asal

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:29

Sjafrie Terima Menhan China: Perkuat Kerja Sama Militer

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:16

Mantan Dirdik Jampidsus Jasman Panjaitan Beberkan Kesaksian terkait Febrie

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 04:05

Selengkapnya