Berita

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok KCIC)

Politik

Kereta Cepat Semakin Hangat, KPK Jangan Diam Dong!

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 15:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Prof Rhenald Kasali, menyoroti polemik yang terus memanas terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). 

Ia menilai, terlepas dari segala kontroversi, pembangunan moda transportasi modern itu adalah bagian dari kemajuan zaman yang tak bisa dihindari.

“Kereta cepat semakin hari semakin hangat. Barangnya sudah jadi, sudah bergerak, dan tentu saja dunia memang bergerak ke arah kecepatan,” ujar Rhenald seperti dikutip redaksi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 28 Oktober 2025.


Rhenald menggambarkan, percepatan infrastruktur transportasi bukan hal baru di Indonesia. Ia mencontohkan perjalanan Jakarta–Surabaya yang dulu bisa memakan waktu hingga 24 jam lewat Pantura, kini bisa ditempuh 10–12 jam lewat jalan tol. Begitu pula dengan Jakarta–Bandung yang kini hanya butuh waktu singkat berkat kereta cepat.

“Luar biasa kan kemajuannya. Dulu ke Bandung lama, sekarang bisa cepat. Jadi inilah perkembangan zaman,” katanya.

Namun, Rhenald tak menutup mata atas gejolak di balik kemajuan tersebut. Ia menyebut, publik kini tengah diliputi kemarahan terhadap isu korupsi yang membayangi proyek besar itu. Karena itu, ia meminta lembaga antirasuah tak bersikap pasif.

“Tentu saja kita mengharapkan KPK jangan diam dong. Ini kan jadi ramai ke mana-mana. KPK menunggu laporan masyarakat dan lain sebagainya, nggak perlu. KPK langsung bergerak seperti kata Prof Mahfud MD. Kalau korupsi memang harus dituntaskan, kita nggak main-main terhadap masalah korupsi,” tegasnya.

Menurut Rhenald, isu kereta cepat bukan hanya soal kecepatan atau teknologi, melainkan juga kompleksitas kebijakan dan pembiayaan. Ia mencatat setidaknya ada 11 aspek penting dalam proyek tersebut.

“Pertama, korupsi. Kedua, utang. Ketiga, biaya terutama perbandingan antarnegara dan cost overrun. Lalu APBN yang pernah diberikan kepada perusahaan kereta api. Yang kelima, sebenarnya kita butuh atau tidak sih,” urainya.

Selain itu, Rhenald juga menyinggung aspek perbandingan biaya per kilometer antara Indonesia dan negara lain. Ia mencontohkan proyek kereta cepat di California, Amerika Serikat, yang sejak 2008 tak kunjung selesai meski sudah menelan biaya lebih dari 100 miliar dolar AS.

“Indonesia kesannya tinggi sekali ya, tapi tiap negara beda-beda. Di California aja nggak jadi-jadi dari tahun 2008 sampai sekarang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti aspek keberlanjutan proyek, jumlah penumpang, hingga model bisnis yang dijalankan. Menurutnya, semua itu harus dikaji jujur dan terbuka agar proyek strategis tak berubah menjadi beban jangka panjang.

“Yang ke-10 bisnis model, dan yang ke-11 Jepang versus China. Saya seringkali mengatakan Indonesia ini bisa apes karena geopolitik, pertarungan antar dua negara,” pungkas Rhenald.


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

UPDATE

Gus Yaqut dan Jokowi, Siapa yang Benar?

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:09

Ketika Eropa Abad ke-18 Begitu Jorok, Terbelakang, dan Menjijikkan

Minggu, 01 Februari 2026 | 04:05

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

Mantan Ketua LMND Muhammad Asrul Gabung PSI

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:12

Kentungan Oranye Anies

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:01

Pemain Saham Gorengan Bakal Disikat

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:27

MUI: Board of Peace Neokolonialisme Gaya Baru

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:17

Jokowi Hadiri Rakernas PSI, tapi Tak Sanggup ke Pengadilan, Warganet: Penyakit Kok Pilih-pilih

Minggu, 01 Februari 2026 | 02:01

Prabowo Pede Fundamental Ekonomi RI Tetap Kuat di Tengah Gejolak Pasar Modal

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:15

Pengangkatan 32 Ribu Pegawai Inti SPPG Jadi PPPK Picu Kecemburuan

Minggu, 01 Februari 2026 | 01:06

Selengkapnya