Berita

Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Dok KCIC)

Politik

Kereta Cepat Semakin Hangat, KPK Jangan Diam Dong!

SELASA, 28 OKTOBER 2025 | 15:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Prof Rhenald Kasali, menyoroti polemik yang terus memanas terkait proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). 

Ia menilai, terlepas dari segala kontroversi, pembangunan moda transportasi modern itu adalah bagian dari kemajuan zaman yang tak bisa dihindari.

“Kereta cepat semakin hari semakin hangat. Barangnya sudah jadi, sudah bergerak, dan tentu saja dunia memang bergerak ke arah kecepatan,” ujar Rhenald seperti dikutip redaksi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 28 Oktober 2025.


Rhenald menggambarkan, percepatan infrastruktur transportasi bukan hal baru di Indonesia. Ia mencontohkan perjalanan Jakarta–Surabaya yang dulu bisa memakan waktu hingga 24 jam lewat Pantura, kini bisa ditempuh 10–12 jam lewat jalan tol. Begitu pula dengan Jakarta–Bandung yang kini hanya butuh waktu singkat berkat kereta cepat.

“Luar biasa kan kemajuannya. Dulu ke Bandung lama, sekarang bisa cepat. Jadi inilah perkembangan zaman,” katanya.

Namun, Rhenald tak menutup mata atas gejolak di balik kemajuan tersebut. Ia menyebut, publik kini tengah diliputi kemarahan terhadap isu korupsi yang membayangi proyek besar itu. Karena itu, ia meminta lembaga antirasuah tak bersikap pasif.

“Tentu saja kita mengharapkan KPK jangan diam dong. Ini kan jadi ramai ke mana-mana. KPK menunggu laporan masyarakat dan lain sebagainya, nggak perlu. KPK langsung bergerak seperti kata Prof Mahfud MD. Kalau korupsi memang harus dituntaskan, kita nggak main-main terhadap masalah korupsi,” tegasnya.

Menurut Rhenald, isu kereta cepat bukan hanya soal kecepatan atau teknologi, melainkan juga kompleksitas kebijakan dan pembiayaan. Ia mencatat setidaknya ada 11 aspek penting dalam proyek tersebut.

“Pertama, korupsi. Kedua, utang. Ketiga, biaya terutama perbandingan antarnegara dan cost overrun. Lalu APBN yang pernah diberikan kepada perusahaan kereta api. Yang kelima, sebenarnya kita butuh atau tidak sih,” urainya.

Selain itu, Rhenald juga menyinggung aspek perbandingan biaya per kilometer antara Indonesia dan negara lain. Ia mencontohkan proyek kereta cepat di California, Amerika Serikat, yang sejak 2008 tak kunjung selesai meski sudah menelan biaya lebih dari 100 miliar dolar AS.

“Indonesia kesannya tinggi sekali ya, tapi tiap negara beda-beda. Di California aja nggak jadi-jadi dari tahun 2008 sampai sekarang,” ujarnya.

Ia juga menyoroti aspek keberlanjutan proyek, jumlah penumpang, hingga model bisnis yang dijalankan. Menurutnya, semua itu harus dikaji jujur dan terbuka agar proyek strategis tak berubah menjadi beban jangka panjang.

“Yang ke-10 bisnis model, dan yang ke-11 Jepang versus China. Saya seringkali mengatakan Indonesia ini bisa apes karena geopolitik, pertarungan antar dua negara,” pungkas Rhenald.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya