DPR Protes Kemenhaj Tunjuk Dua Syarikah Haji Bermasalah

Kebijakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menuai kontroversi terkait penunjukan syarikah atau perusahaan penyedia layanan ibadah haji tahun 2026.

Kebijakan yang disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak itu dianggap janggal oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ansari.

Menurutnya, penunjukan syrikah bermasalah berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait transparansi serta integritas proses seleksi penyedia layanan jemaah haji.

"Kok dipilih lagi? Karena kita ketahui, dua syarikah yang dipilih ini, syarikah yang bermasalah," ujar Ansari kepada wartawan, Selasa 28 Oktober 2025.

Dalam keterangannya, Dahnil menyebut bahwa pemerintah menetapkan hanya dua syarikah untuk penyelenggaraan haji tahun 2026, setelah melakukan evaluasi terhadap delapan syarikah yang digunakan pada tahun 2025. Dua perusahaan yang kembali dipilih ialah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest. 

Menurut Ansari, publik berhak mendapatkan kejelasan mengenai dasar keputusan pemerintah yang terkesan menutup mata terhadap rekam jejak penyedia layanan haji.

Lebih lanjut, Ansari meyakini publik khawatir atas keputusan strategis dalam penyelenggaraan haji, karena masih belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan jemaah. 

"Ke depan, DPR berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini agar penyelenggaraan haji berjalan dengan lebih profesional, akuntabel, dan tidak menimbulkan kesan bahwa keputusan penting diambil tanpa melibatkan pengawasan publik," demikian Ansari.