Berita

Luhut Binsar Pandjaitan dan Mantan Presiden Joko Widodo di depan Kereta Cepat. (Foto: KAI)

Hukum

Ini Respons KPK soal Jokowi-Luhut Calon Tersangka Proyek Whoosh

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 19:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih mencari unsur peristiwa tindak pidana korupsi dalam penyelidikan terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

Hal itu disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo saat ditanyai peluang nama-nama seperti mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) menjadi tersangka.

"Ini masih di tahap penyelidikan ya, jadi masih fokus untuk mencari keterangan-keterangan terkait unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi, unsur-unsur peristiwanya, peristiwa adanya dugaan tindak pidana korupsinya," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin petang, 27 Oktober 2025.


Dalam penyelidikan yang sudah berlangsung sejak awal 2025, Budi mengaku proses pendalaman kasus terus berprogres. KPK sudah dan akan terus memintai keterangan pihak-pihak yang mengetahui proyek Whoosh

"Ini masih terus berprogres ya, artinya sudah dimulai, diawali sejak awal tahun, dan tentunya ini masih terus berjalan. Kita sama-sama tunggu perkembangannya seperti apa, dan mari kita kawal, dan kami terus menyampaikan kepada masyarakat, siapa saja yang memiliki data, memiliki informasi yang kiranya bisa mendukung penanganan perkara ini, silahkan dapat menyampaikan ke KPK," pungkasnya.

Terpisah, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa prinsip utama dalam transportasi massal bukan pada mencari laba.

“Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik, ini kita juga harus ngerti. Bukan mencari laba. Jadi sekali lagi transportasi umum, transportasi massal itu tidak diukur dari laba,” tandas Jokowi dikutip dari ANTARA, Senin, 27 Oktober 2025.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya