Berita

Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Pengaruh Jokowi dalam Pemerintahan Prabowo Ancaman Serius Demokrasi

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 12:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengaruh mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apabila terus menguat akan memperburuk sistem demokrasi Indonesia ke depannya.

Hal itu terekam dalam analisis data berbasis Artificial Intelligence Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia yang bekerjasama dengan lembaga konsultan Binokular Media Monitoring.

Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menjelaskan, dalam analisis kolaboratif itu diperoleh sentimen publik terhadap pemberitaan di media siber, cetak, elektronik serta percakapan di media sosial X, Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok.


"Terdapat 10 tokoh yang selalu menjadi pemberitaan di media mainstream," ujar Neni kepada RMOL, Senin 27 Oktober 2025.

Neni menyebutkan, dari 10 tokoh yang selalu disorot dalam berita, sosok Jokowi menempati urutan ketiga, setelah Presiden Prabowo di urutan pertama dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di urutan kedua.

Di urutan selanjutnya ada Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Mensesneg Prasetyo Hadi, mantan Menko Polkam Budi Gunawan, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Menpora Erick Tohir.

Akan tetapi, dari 10 tokoh yang paling banyak diperbincangkan publik karena pemberitaan dan informasi yang massif di berbagai platform digital, sosok Jokowi yang menempati urutan ketiga berpotensi memberikan dampak tidak baik pada Presiden Prabowo.

"Tingginya perbincangan publik terkait dengan Joko Widodo yang menempati posisi ketiga dalam isu politik demokrasi, memperlihatkan masih kuatnya pengaruh dan pandangan Joko Widodo terhadap pemerintahan baru menjadi ancaman serius bagi demokrasi," demikian Neni.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya