Berita

Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Pengaruh Jokowi dalam Pemerintahan Prabowo Ancaman Serius Demokrasi

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 12:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pengaruh mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, apabila terus menguat akan memperburuk sistem demokrasi Indonesia ke depannya.

Hal itu terekam dalam analisis data berbasis Artificial Intelligence Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia yang bekerjasama dengan lembaga konsultan Binokular Media Monitoring.

Direktur Eksekutif DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menjelaskan, dalam analisis kolaboratif itu diperoleh sentimen publik terhadap pemberitaan di media siber, cetak, elektronik serta percakapan di media sosial X, Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok.


"Terdapat 10 tokoh yang selalu menjadi pemberitaan di media mainstream," ujar Neni kepada RMOL, Senin 27 Oktober 2025.

Neni menyebutkan, dari 10 tokoh yang selalu disorot dalam berita, sosok Jokowi menempati urutan ketiga, setelah Presiden Prabowo di urutan pertama dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di urutan kedua.

Di urutan selanjutnya ada Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Mensesneg Prasetyo Hadi, mantan Menko Polkam Budi Gunawan, Seskab Teddy Indra Wijaya, dan Menpora Erick Tohir.

Akan tetapi, dari 10 tokoh yang paling banyak diperbincangkan publik karena pemberitaan dan informasi yang massif di berbagai platform digital, sosok Jokowi yang menempati urutan ketiga berpotensi memberikan dampak tidak baik pada Presiden Prabowo.

"Tingginya perbincangan publik terkait dengan Joko Widodo yang menempati posisi ketiga dalam isu politik demokrasi, memperlihatkan masih kuatnya pengaruh dan pandangan Joko Widodo terhadap pemerintahan baru menjadi ancaman serius bagi demokrasi," demikian Neni.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya