Berita

Mantan Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Antara)

Politik

Mengurai Benang Kusut Whoosh Bisa Dimulai dari Luhut

SENIN, 27 OKTOBER 2025 | 01:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Polemik kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang belakangan diduga terjadi markup anggaran bisa diungkap lewat kekuatan politik DPR.

Sebagai lembaga negara pengawas pemerintah, DPR bisa memanggil pihak-pihak yang sejak awal terlibat langsung menggarap proyek bersama China ini.

Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim berpandangan, salah satu yang bisa dimintai keterangan DPR adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.


"Pak Luhut berikut anak buahnya bisa dimintai keterangan agar duduk perkara proyek ini diketahui publik. Kalau memang janggal, lantas kenapa dilanjutkan," kata Wildan kepada RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.

Di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Luhut dipercaya ikut mengurusi proyek Whoosh yang kini terlilit utang kepada China.

Wildan lantas menyoroti pernyataan Luhut yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut baru-baru ini menyebut, proyek Whoosh sudah bermasalah sejak awal perencanaan. 

"Pasti saat itu ada pressure group yang meminta agar Whoosh tetap dilanjutkan meski sudah diketahui busuk dan janggal," pungkas Wildan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya