Berita

Ekonom Prof Ferry Latuhihin (kanan). (Foto: Tangkapan layar)

Politik

Pemerintah Harus Berani Akui Salah Arah demi Perbaikan Ekonomi Nasional

MINGGU, 26 OKTOBER 2025 | 14:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemerintah harus berani mengakui berada di jalan yang salah. Sehingga melakukan perbaikan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut ekonom Profesor Ferry Latuhihin, sejak awal, pemerintah seharus fokus terhadap pembenahan Bada Usaha Milik Negara (BUMN) karena memiliki banyak anak dan cucu perusahaan yang memiliki porsi terhadap gross domestic product (GDP) di atas 30 persen.

"You can imagine, di negara-negara yang boleh dibilang market socialism, like China, Vietnam, itu BUMN the driver of economic growth. Kita malah menjadi beban. Kalau Cuma 8 loh BUMN yang bayar dividen, tapi selebihnya itu semua PMN. Malah bakar duit, kan gitu ya," kata Ferry dalam acara podcast Indonesia Economist Club di kanal YouTube Awalil Rizky bertajuk "Beranikah Purbaya?" seperti dikutip RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.


Selain itu kata Ferry, pemerintah juga harus membenahi birokrasi yang sangat tebal atau gemuk.

"Belum lagi otonomi daerah yang peraturannya bisa beda dengan peraturan pusat. Ini menyulitkan sekali untuk investor masuk. Nah kayak gini-gini kan seharusnya menjadi prioritas. Bukan bikin ini-bikin itu yang mana constraint-nya begitu banyak," terang Ferry.

Untuk itu, Ferry harus mengakui bahwa pemerintah selama ini berada di jalan yang salah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Nah selanjutnya menurut saya sih sekarang, kembali lagi ya, pemerintah harus kembali berani mengatakan bahwa, oke kita nih sebetulnya on the track yang salah. Ini harus jujur. Sekarang kita ubah saja lah, nggak usah banyak omong," pungkas Ferry.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Golkar: Jokowi Ikut Tren MBG karena Dekat dengan Dunia Warganet

Senin, 01 Juni 2026 | 13:12

Jawapos TV Tumbang, Televisi dan Radio Daerah Berguguran

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:24

UPDATE

Polda Metro Jaya Ajak Warga Manfaatkan Program Pemutihan Pajak hingga Akhir Agustus

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:11

IIW Indonesia 2026 Dorong Investasi dan Kolaborasi Industri Global

Kamis, 04 Juni 2026 | 12:03

Indonesia dan Madagaskar Teken Dua Perjanjian Strategis

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:59

Sah! RUU P2SK Resmi Jadi UU, Purbaya Klaim Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:46

Pergantian Pimpinan BGN Harus Dibarengi Peningkatan Kualitas MBG

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:44

ICW Khawatir Ada Intervensi di Kasus MBG, Desak Kejagung Buka Proses Penyidikan ke Publik

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:37

Prabowo Pernah Minta BPKP Tak Ragu Usut Orang Dekat Sebelum Dadan Ditangkap

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:25

KPK Segel Rumah Wamen Imipas Silmy Karim dan Sejumlah Lokasi Lain

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:09

Menlu Sugiono Tegaskan Indonesia Harus Gaul dengan Semua Negara

Kamis, 04 Juni 2026 | 11:06

Rupiah-IHSG Ambruk, Pengamat: Pasar Lebih Percaya Data, Bukan Pidato Pemerintah

Kamis, 04 Juni 2026 | 10:51

Selengkapnya