Berita

Kementerian Keuangan. (Foto: Istimewa)

Politik

Pemerintah Terbitkan Dim Sum Bonds, Langsung Diserbu Investor Global

JUMAT, 24 OKTOBER 2025 | 22:14 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi Chinese Renminbi (CNH) atau Dim Sum Bonds senilai 6 miliar Huan atau senilai Rp13,97 triliun. 

Ini menjadi penerbitan perdana surat utang pemerintah dalam mata uang Renminbi dengan format SEC Shelf Registered.

“Transaksi ini menandai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan penerbitan Global Bonds berformat SEC-registered untuk kedelapan belas kalinya,” tulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, dikutip Jumat, 24 Oktober 2025.


Penerbitan dilakukan dalam dua seri, yakni RICNH1030 dengan tenor 5 tahun senilai CNH3,5 miliar berkupon 2,5 persen dan imbal hasil 2,5 persen, serta RICNH1035 dengan tenor 10 tahun senilai CNH2,5 miliar dan kupon 2,9 persen. Keduanya memiliki tanggal jatuh tempo masing-masing pada 31 Oktober 2030 dan 31 Oktober 2035.

“Dengan memanfaatkan kondisi pasar obligasi berdenominasi Renminbi (CNH) yang dinamis dan sentimen positif di pasar keuangan global, pemerintah mengumumkan pembukaan masa penawaran SUN berdenominasi CNH pada 23 Oktober 2025,” jelas DJPPR.

Adapun total final pemesanan Dim Sum Bonds (orderbook) yang mencapai CNH18 miliar atau sekitar Rp41,91 triliun. 

“Tingginya minat investor tersebut memungkinkan pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal. Dengan demikian, yield akhir untuk tenor 5 tahun tercatat sebesar 2,5 persen, sementara tenor 10 tahun 2,9 persen,” tulis DJPPR. 

DJPPR menegaskan bahwa penerbitan Dim Sum Bonds ini merupakan langkah diversifikasi sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperluas basis investor global.

“Tingginya minat investor, termasuk investor domestik Tiongkok, mencerminkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi, prospek pertumbuhan, serta kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia,” tutup DJPPR.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya