Berita

Ilustrasi (Foto: Aqua)

Politik

Pemerintah Harus Cabut Izin Usaha Aqua

JUMAT, 24 OKTOBER 2025 | 09:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Temuan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap salah satu sumber air kemasan merek Aqua di Subang, Jawa Barat, adalah persoalan serius. Dalam sidak tersebut, Dedi Mulyadi menemukan fakta bahwa sumber air mineral Aqua ternyata berasal dari sumur bor.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam, mengatakan, jika hal tersebut benar, itu adalah penipuan yang serius bagi konsumen. Pemerintah wajib mengusut tuntas dugaan skandal penipuan tersebut sebab, Aqua selama ini berpromosi bahwa sumber air yang digunakan 100 persen berasal dari air pegunungan murni. 

“Jika hal tersebut terbukti, misalnya menutup izin Aqua. Pemerintah saya kira tidak perlu takut, karna rakyat akan memberikan dukungan terhadap adanya segala bentuk penipuan kepada konsumen,” ujar Saiful Anam kepada RMOL, Jumat 24 Oktobwr 2025.


Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan air mineral kemasan merek Aqua di Subang, Jawa Barat, yang diunggah di kanal YouTube pribadinya. KDM, sapaan Dedi Mulyadi terkejut ternate sumber air pabrik Aqua ternyata bukan dari mata air pegunungan murni, melainkan berasal dari sumur bor. Fakta tersebut didapat KDM saat menanyakan sumber air produksi Aqua.

"(Sumber) Airnya dari bawah tanah, Pak," kata seorang perempuan perwakilan perusahaan Aqua kepada KDM dikutip Rabu, 22 Oktober 2025. 

"Dkira oleh saya air permukaan, air sungai, atau air dari mata air. Berarti ini bukan dari mata air ya?" tanya KDM lagi dan dijawab sumber air dari tanah dalam.

Mendengar penjelasan pihak perusahaan, KDM lantas menyinggung potensi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi air pengeboran. Mengingat pabrik Aqua di Subang tersebut menghasilkan 2.000.850 liter per hari.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya