Ilustrasi (Foto: Internet)
Gelombang dukungan internasional terhadap rencana otonomi Maroko untuk wilayah Sahara terus menguat.
Dalam perkembangan terbaru, tiga negara dari tiga benua berbeda yakni Polandia, Paraguay, dan Kamboja menyatakan dukungan tegas mereka terhadap inisiatif otonomi yang diajukan Rabat sejak tahun 2007, yang dinilai sebagai solusi serius, realistis, dan pragmatis bagi sengketa regional yang telah berlangsung puluhan tahun.
Mengutip pernyataan yang diterima redaksi, Kamis, 23 Oktober 2025, Pemerintah Polandia secara resmi menyebut rencana otonomi tersebut sebagai dasar serius, realistis, dan pragmatis untuk solusi yang berkelanjutan atas konflik di Sahara Maroko.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Polandia, Rados?aw Sikorski, dalam Joint Communiqué dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita.
Langkah Polandia menambah panjang daftar negara anggota Uni Eropa yang mendukung posisi Maroko. Hingga kini, 23 dari 27 anggota Uni Eropa serta lebih dari 120 negara di dunia menyatakan dukungan terhadap solusi berbasis otonomi di bawah kedaulatan Maroko.
Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Paraguay, Raúl Luís Latorre, kembali menegaskan dukungan teguh dan konsisten negaranya terhadap kedaulatan Maroko atas provinsi-provinsi selatannya.
Ia menyebut rencana otonomi Maroko sebagai solusi yang adil dan kredibel untuk sengketa Sahara.
“Kami menegaskan bahwa Sahara merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Kerajaan Maroko,” ujar Latorre setelah bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Maroko, Mohamed Ould Errachid, di sela Sidang ke-151 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa.
Dalam pertemuan itu, Latorre menyerahkan salinan resolusi yang disetujui secara bulat oleh DPR Paraguay, yang mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara dan mendukung rencana otonomi sebagai dasar penyelesaian konflik.
Ia juga mengumumkan rencana pembukaan konsulat Paraguay di provinsi selatan Maroko sebagai bentuk dukungan nyata.
Dukungan serupa datang dari Asia Tenggara. Dalam Joint Communiqué yang dikeluarkan di Rabat, Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyampaikan dukungan penuh negaranya terhadap rencana otonomi Maroko dan kedaulatan teritorialnya.
Kamboja memuji upaya serius dan kredibel Maroko untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur politik sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB.
Kedua negara juga menegaskan penolakan terhadap semua agenda separatis yang mengancam kedaulatan negara anggota PBB, serta menyamakan ancaman separatis dengan ancaman terorisme terhadap stabilitas global.
