Berita

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Bisnis

Isu Emas jadi Cara Bobby Nasution Tutup Borok Stabilitas Harga Pangan Sumut

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 11:46 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Isu kenaikan harga emas yang disebut-sebut sebagai penyebab utama inflasi tertinggi di Sumatera Utara (Sumut) dinilai sebagai upaya Gubernur Sumut Bobby Nasution menutupi kelemahan dalam kepemimpinannya, terutama dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan bahwa emas memang memiliki andil terhadap inflasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Sumut. Namun, kontribusinya tidak terlalu besar.

“Berdasarkan data Celios, sumbangan emas terhadap inflasi nasional tidak dominan karena masuk dalam kategori *Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya*, yang secara tahunan (year on year/yoy) hanya menyumbang 9,59 persen,” ujar Huda kepada RMOL, Kamis, 23 Oktober 2025.


Secara total, lanjut Huda, kontribusi emas terhadap inflasi nasional hanya sebesar 0,53 persen.

“Di Sumatera Utara sendiri, kategori *Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya* mencatat inflasi 10,17 persen, dengan sumbangan emas sekitar 0,51 persen terhadap total inflasi,” jelasnya. Sebaliknya, inflasi di sektor bahan makanan, minuman, dan tembakau justru jauh lebih tinggi, yakni mencapai 11,38 persen (yoy), dengan andil terhadap inflasi total sebesar 3,98 persen.

“Jadi, menyebut emas sebagai penyebab utama inflasi di Sumut yang mencapai 5,32 persen?"tertinggi dibandingkan 37 provinsi lain di Indonesia?"adalah keliru,” tegas Huda. Ia menekankan, faktor utama pendorong inflasi di Sumut jelas berasal dari harga pangan, bukan emas.

Lebih jauh, Huda menilai seharusnya kepala daerah mampu menjalankan fungsi utamanya, yaitu memastikan harga kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau dan stabil.

“Tugas pemerintah daerah, termasuk Gubernur, adalah menjaga harga pangan. Tapi tampaknya hal itu yang gagal dilakukan oleh Bobby,” pungkas Huda.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya