Jokowi Wajib Diadili, Ini Alasannya!

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Kejaksaan Agung, KPK, dan Polri, bertindak adil dan benar dalam penegakkan hukum dengan mengadili mantan presiden Joko Widodo alias Jokowi. 

Desakan ini disebut Muslim sebagai "fenomena yang terjadi di publik" dan narasi yang sudah lama berkembang, bahkan dibuktikan dengan aksi massa dan vandalisme "Adili Jokowi" di berbagai kota.

"Jokowi wajib diadili. Ini narasi yang berkembang sejak lama. Saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden sejumlah aksi dan narasi telah berkembang di publik," kata Muslim kepada RMOL, Kamis, 23 Oktober 2025.

Muslim menyoroti tiga poin utama yang dianggapnya menjadi alasan mantan presiden harus diadili:

Pertama, Proyek Kereta Cepat Whoosh yang justru meninggalkan utang. Proyek KCJB dinilai sebagai "jebakan utang China" (debt trap) yang berpotensi menyebabkan China mengambil alih proyek di Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain. Muslim menilai proyek yang dipaksakan ini sangat berbahaya karena dianggap membuka pintu invasi ekonomi China.

Kedua, keterlibatan Jokowi dalam kasus hukum anak buah.  Muslim melihat adanya fakta dan peran nyata Jokowi dalam berbagai kasus hukum yang menjerat para menteri dan relawannya selama ia menjabat. Ia menyebut beberapa nama yang bermasalah hukum, seperti Tom Lembong, Nadiem Makarim, Yaqut Cholil Qoumas, dan Immanuel Ebenezer (Noel), yang disebutnya kompak menyebut nama Jokowi dalam kasus mereka.

Ketiga, tuntutan keadilan tanpa pandang bulu. Jika para menteri dan relawan tersebut telah diproses hukum dan dihukum, Muslim mempertanyakan mengapa Jokowi tidak. Ia mendesak APH segera mengadili Jokowi agar masyarakat yakin bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu.