Berita

Akad massal KUR bagi UMKM di Kantor Gubernur Papua. (Foto: RMOLPapua/Istimewa)

Nusantara

145 Pelaku UMKM Papua Terima Akses KUR

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 05:31 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sebanyak 145 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Papua menerima akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Penyerahan dilakukan di Kantor Gubernur Papua dalam akad massal nasional yang melibatkan 800.000 debitur se-Indonesia pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Dari total penerima di Papua, sebanyak 50 debitur berasal dari BRI, 25 dari Bank Papua, 25 dari Bank Mandiri, 20 dari BTN, 20 dari BNI, dan 5 dari Pegadaian.


Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengingatkan para penerima agar menggunakan dana KUR secara bijak untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif.

“Gunakanlah dana KUR yang diterima dengan bijak untuk kegiatan produktif, bukan untuk kebutuhan konsumtif,” ujar Aryoko dikutip Kantor Berita RMOLPapua, Kamis, 23 Oktober 2025.

Ia juga mendorong pelaku usaha agar membangun usaha dengan semangat kerja keras, kejujuran, dan disiplin. 

Pemerintah Provinsi Papua, kata dia, berkomitmen memberikan pendampingan, pelatihan, serta dukungan pemasaran produk bagi pelaku UMKM.

“Bangunlah usaha dengan semangat kerja keras, kejujuran, dan disiplin. Pemerintah Provinsi Papua akan terus mendampingi melalui pelatihan dan fasilitasi pemasaran,” jelasnya.

Perkuat Struktur Ekonomi Nasional

Aryoko menegaskan bahwa program KUR merupakan program strategis nasional yang digagas oleh pemerintah.

"Tujuannya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah khususnya melalui pemberdayaan sektor ekonomi mikro kecil dan menengah," jelasnya. 

Lanjut dia, program KUR juga menjadi bagian dari Asta cita yang tertuang dalam misi pembangunan nasional Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 

"Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kebijakan kredit usaha rakyat," tandasnya.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya