Berita

Analis Utama Ekonomi Politik Lab 45, Radhityana Muhammad, dalam Media Briefing bertajuk "Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran", di Morrissey Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Bisnis

Setahun Pemerintahan Prabowo Catat Stabilitas Ekonomi Makro

KAMIS, 23 OKTOBER 2025 | 01:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tata kelola makro ekonomi di masa setahun Presiden Prabowo Subianto memerintah dinilai memiliki daya tahan yang kuat.

Hal tersebut disampaikan Analis Utama Ekonomi Politik Lab 45, Radhityana Muhammad dalam Media Briefing bertajuk "Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran", di Morrissey Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, sejumlah indikator memperlihatkan kondisi makro ekonomi Indonesia stabil, seperti pertumbuhan ekonomi pada Kuartal ke-2 (Q2) 2025 tercatat 5,12 persen, atau lebih tinggi dari titik kritis di angka 4,73 persen.


Selain itu, angka inflasi per September 2025 tercatat 2,65 persen atau masih terkendali karena masih di rentang 1,5-3,5 persen. Kemudian pengangguran dianggap terus turun sejak Covid-19 melanda, yaitu diangkat 4,76 persen per Februari 2025. Serta, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar 8.118,3 yang mencerminkan sentimen pasar cukup optimis.

Ada juga indikator harga minyak bumi yang berada di kisaran 60,88 dolar Amerika Serikat (USD), atau jauh di bawah angka kritis sebesar 90,2 USD. Lalu nilai tukar rupiah terhadap USD yang rata-ratanya senilai Rp 16.611, juga dianggap masih tergolong stabil meskipun berada sedikit di bawah angka kritis sebesar Rp17.710.

"Kondisi dari variabel-variabel kondisi makro ekonomi masih berada di luar dari titik kritis itu. Jadi untuk kondisi makro ini masih relatif aman," ujar sosok yang kerap disapa Radhit itu.

Kendati begitu, dia melihat kondisi berbeda pada mikro ekonomi dalam negeri. Dimana, terdapat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cukup tinggi selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo.

Radhit menyebutkan, angka PHK yang dicatat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga 67 ribu orang. Sedangkan, menurut data Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) lebih tinggi, yaitu mencapai 150 ribu orang pekerja di PHK.

"Kondisi mikro ekonomi ini sebenarnya menggambarkan daya beli masyarakat juga sebenarnya, terjadi PHK itu juga tergantung dari kalau kita lihat indeks survei konsumennya dari Indonesia sejak Oktober tahun lalu sampai Oktober tahun ini yang trennya melemah," demikian Radhit menambahkan.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya