Menteri endidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu'ti. (Foto: Setneg)
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat sejumlah capaian penting sepanjang tahun 2025, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mu'ti dalam pemaparannya mengenai program prioritas pendidikan.
“Pertama, revitalisasi satuan pendidikan. Dari anggaran Rp16,9 triliun tahun 2025 yang awalnya dialokasikan untuk 10.440 sekolah, tahun ini sudah tanda tangan PKS sebanyak 16 ribu satuan pendidikan. Insya Allah di atas target,” ujar Abdul Muti di Kantornya di kawasan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin, 22 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, program revitalisasi sekolah tidak hanya memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang luas.
“Program ini sudah menyerap lebih dari 400 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia, dan ini merupakan impact positif dalam peningkatan ekonomi dan lapangan kerja,” lanjutnya.
Selain revitalisasi, Kemendikdasmen juga menjalankan program digitalisasi pendidikan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.
Program ini meliputi empat hal yang sekaligus sesuai Perpres. Pertama distribusi Interactive Flat Panel (IFP), bukan smart TV, karena fungsinya jauh lebih maju. Kedua, pelatihan bagi guru. Ketiga, penyediaan materi yang bisa diunduh. Dan keempat, pengadaan laptop yang mulai dilakukan minggu depan.
Dalam hal peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, Kemendikdasmen melakukan terobosan birokrasi yang dinilai belum pernah dilakukan sebelumnya.
“Untuk pertama kali, kementerian memberikan beasiswa kepada 12 ribu guru, masing-masing Rp3 juta per semester, dan sekarang sudah mulai kuliah,” ungkapnya.
Selain itu, program pelatihan guru juga diperluas dengan menghadirkan pelatihan pelajaran coding dan artificial intelligence sebagai mata pelajaran pilihan. Ada juga pelatihan bimbingan konseling, pendidikan karakter, serta peningkatan keahlian sesuai bidang masing-masing guru.
Dari sisi kesejahteraan, Kemendikdasmen memperbaiki sistem pembayaran tunjangan agar lebih efisien dan langsung dirasakan guru.
“Tunjangan sertifikasi guru non-ASN kini ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan, dan untuk guru ASN sesuai gaji pokoknya. Semua ditransfer langsung ke masing-masing guru, tidak lagi melalui pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi. Ini terobosan birokrasi,” tegas Abdul Muti.
Ia menambahkan, insentif bagi guru honorer juga diberikan dengan nilai Rp300 ribu per orang.
Sementara itu, dalam konteks kurikulum, Abdul Muti memastikan Pramuka kembali menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib, dan Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai diajarkan sejak kelas 3 SD.
“Karena itu, mulai tahun depan kami akan memberikan pelatihan bagi guru yang mengajar di sekolah dasar,” pungkasnya.
Kebijakan-kebijakan ini, kata Abdul Muti, merupakan bentuk nyata dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pendidikan yang relevan dengan kemajuan zaman dan berkeadilan bagi seluruh pelaku pendidikan di Indonesia.
