Berita

Peserta didik menikmati MBG. (Foto: Youtube Setneg)

Politik

1,4 Miliar Porsi MBG Sudah Tersalurkan

SENIN, 20 OKTOBER 2025 | 17:41 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto turut menyampaikan perkembangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Senin, 20 Oktober 2025.

Diketahui program ini dimulai sejak Januari 2025. Prabowo mengatakan selama 10 bulan itu sudah 1,4 miliar porsi dibagikan ke masyarakat.

"Hari ini program Makan Bergizi Gratis sudah sampai pada tahap 12.508 SPPG ataupun unit dapur terpusat, sudah mencapai 12.508 dari target kita 32 ribu, dan artinya hari ini sudah 1.410.000.000 miliar porsi sudah dimasak dan dibagikan sejak tanggal 6 Januari 2025," kata Prabowo.


Kepala Negara melanjutkan, per hari ini ada 36,7 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati MBG. Capaian ini dinilainya sebagai prestasi yang dipantau oleh banyak negara.

"Yang saya tahu, Presiden Brasil memberi tahu pada saya mereka butuh 11 tahun untuk mencapai 40 juta, kita alhamdulillah dalam satu tahun mencapai 36 juta," ujar Prabowo.

Prabowo menyebut Kepala BGN bekerja keras untuk mencapai 40 juta penerima manfaat program MBG. Namun Prabowo mengingatkan untuk tidak memaksakan.

"Ojo ngoyo yang penting baik pelaksanaannya," ucapnya.

Meski demikian, Prabowo mengakui, dari angka 36,7 juta penerima program MBG, masih ada kekurangan. Salah satunya kasus keracunan menu MBG di sejumlah daerah yang angkanya ribuan.

"Ada beberapa ribu yang keracunan makan sakit perut. Tetapi kalau diambil statistik 8.000 dari 1,4 miliar saya kira masih dalam koridor eror yang manusiawi. Kalau tidak salah kekurangannya atau katakan angka yang sakit itu adalah mungkin sekitar 0,0007 yang berarti 99,99 berhasil," ucap Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menambahkan, dalam setiap kebijakan maupun program, yang namanya kesalahan pasti kerap muncul. Namun seiring waktu, hal tersebut pasti akan lebih baik.

"Saya tekankan Kepala BGN dan jajarannya untuk menghasilkan suatu prosedur tetap yang ketat menggunakan alat-alat yang terbaik, untuk kita jamin kekurangan atau penyimpangan tak terjadi," tandasnya.



Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya