Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Survei Poltracking

PDIP Diharapkan Warga Tetap di Luar Kabinet, PKS Gabung ke Pemerintah

SENIN, 20 OKTOBER 2025 | 00:18 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

RMOL. PDIP diharapkan masyarakat untuk tetap berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan PKS diharapkan untuk masuk ke pemerintahan.

Hal itu disampaikan melalui survei yang diselenggarakan Poltracking Indonesia bertajuk "Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran".

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda Rasyid mengatakan, paling banyak responden menyatakan lebih baik PDIP tetap berada di luar pemerintahan.


"Lebih banyak yang menginginkan PDI Perjuangan di luar pemerintahan, yaitu 39,8 persen yang menginginkan, yang menilai PDIP bergabung ke pemerintah 29,7 persen," kata Hanta Yuda saat memaparkan hasil survei yang disiarkan langsung di akun YouTube Poltracking TV, Minggu, 19 Oktober 2025.

Ia menyebut bahwa dari hasil survei itu menunjukkan keberadaan PDIP di luar pemerintahan diperlukan untuk membuat demokrasi menjadi sehat.

"Karena hampir semua partai dianggap sudah berada di dalam pemerintahan. Padahal kita membutuhkan juga untuk penyeimbang di luar pemerintahnya. Ini mungkin yang dalam persepsi publik, PDI Perjuangan adalah partai yang paling bisa diandalkan untuk menyeimbangi jalannya pemerintahan," terangnya.

Sementara untuk PKS, lajut dia, mayoritas meminta agar PKS bergabung ke pemerintah.

"Kalau PKS dianggap sebaiknya bergabung ke pemerintah lebih besar, yaitu 41,5 persen responden, yang menyarankan PKS di luar pemerintahan 21,2 persen," pungkas Hanta Yuda.

Survei yang diselenggarakan pada 3-10 Oktober 2025 ini menggunakan metode multistage random sampling yang melibatkan 1.220 responden dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Darwis Ismail Terpilih jadi Nakhoda Baru ISKINDO Periode 2026-2031

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:46

Polda Metro Bongkar Penyelundupan 54 Ton Batu Galena dari Gorontalo

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03:27

Usul LBP Makin Terasa Janggal, Reformasi Hukum Jangan Kehilangan Arah

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:59

Manifesto Welfare State Pesisir

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:30

Gerakan 1 Juta Liter Air Bersih BEM PTNU Teruskan Semangat Resolusi Jihad

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02:05

Sidang Praperadilan Kasus Relawan Prabowo Ditunda, Hakim Tegur Kelalaian Pemanggilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:51

Langkah Cepat Polda Jatim Cegah Potensi Kericuhan Aksi Mahasiswa Tuai Apresiasi

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 01:26

PT TIMAH Buka Opsi Buyback Saham Sikapi Dinamika Pasar Modal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:49

GMNI Puji Ketegasan Kapolri Bongkar Penyelundupan 1,16 Ton Ketamin

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 00:21

PKS Dukung Pemerintah Lakukan Reformasi Bursa Saham Menyeluruh

Jumat, 23 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya