Berita

Akademisi Universitas Batam, Dr. Fendi Hidayat. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Politik

Program Prabowo Nyata dan Berdampak Langsung ke Rakyat

SABTU, 18 OKTOBER 2025 | 05:18 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Akademisi Universitas Batam, Dr. Fendi Hidayat mengapresiasi capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya berhasil menghadirkan kebijakan nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat kecil. 

Menurutnya, program-program pro rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), screening kesehatan nasional, serta penghapusan utang petani, nelayan, dan pelaku UMKM, memperlihatkan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional.

“Program Makan Bergizi Gratis dan screening kesehatan adalah bukti nyata keberpihakan Presiden Prabowo terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah berhasil mengambil langkah konkret dalam memperkuat gizi dan kesehatan anak-anak, terutama di daerah tertinggal,” ujar Fendi dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 17 Oktober 2025.


Ia menilai, pelaksanaan awal program MBG menunjukkan hasil positif, namun tetap memerlukan pengawasan ketat agar kualitas bahan pangan dan distribusinya merata.

“Yang terpenting, program ini jangan berhenti di level administratif. Harus menyentuh kebutuhan riil anak-anak di sekolah,” katanya.

Fendi menegaskan, keberhasilan MBG bergantung pada monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang melibatkan sekolah, komite, dan masyarakat. 

“Kalau dijalankan konsisten, MBG bukan sekadar bantuan sosial, tapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang sehat dan berdaya saing,” tambahnya.

Terkait penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM, Fendi menyebut kebijakan tersebut sebagai langkah progresif dan berani. 

“Banyak pelaku usaha kecil yang terjebak utang bukan karena tidak mau bayar, tapi karena kondisi ekonomi yang sulit. Dengan kebijakan ini, pemerintah memberi ruang bagi mereka untuk bangkit dan produktif kembali,” ungkapnya.

Ia juga menilai, program Koperasi Desa Merah Putih menjadi upaya penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, ia mengingatkan bahwa penghapusan utang dan penguatan koperasi harus disertai pendampingan dan pelatihan berkelanjutan, agar para pelaku usaha kecil benar-benar mandiri.

“Penghapusan utang jangan dimaknai sebagai akhir masalah, tapi awal dari pemberdayaan baru. Pemerintah perlu mengintegrasikannya dengan pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, dan perluasan akses modal,” jelasnya.

Menurut Fendi, arah kebijakan pemerintahan Prabowo kini semakin tegas memperkuat program jangka panjang yang pro rakyat, bukan sekadar program populis sesaat.

“Fokus pemerintah pada gizi, kesehatan, dan ekonomi rakyat menunjukkan bahwa pembangunan manusia menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Untuk menjaga keberlanjutan program-program tersebut, Fendi mendorong pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian, sekaligus membuka ruang bagi kolaborasi publik-swasta dalam pendanaan. 

“BUMN, lembaga keuangan mikro, dan sektor filantropi perlu dilibatkan agar program tetap berjalan tanpa membebani APBN,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan program. 

“Pendekatan yang humanis, kolaboratif, dan berbasis data akan memastikan setiap rupiah dari anggaran negara benar-benar memberi manfaat untuk rakyat kecil,” pungkas Dr. Fendi Hidayat.


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya